Tinjauan Yuridis Keabsahan Pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Kepada Instansi Yang Tersangkut Kasus Korupsi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana validitas penilaian diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pendapat wajar tanpa pengecualian disampaikan kepada seorang organisasi yang terlibat dalam korupsi kriminal. Penelitian ini dimulai dari penilaian disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam bentuk opini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara. Sejak organisasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi gagal memenuhi apa yang diminta pendapat wajar tanpa pengecualian yang disampaikan oleh agen akan dianggap tidak valid sejak awal. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan statuta, kasus, dan pendekatan konseptual.Anggaran Dasar terdiri atas persyaratan tidak memenuhi syarat pendapat dianalisis dan ditafsirkan secara tata bahasa. Hasil penelitian mengungkapkan itu meskipun pendapat wajar tanpa pengecualian gagal memenuhi persyaratan, validitas hukum terkait dengan masalah ini masih berlaku berdasarkan prinsip validitas / Rechtmatigheid menyatakan bahwa validitas regulasi dibuat oleh badan yang berwenang masih berlaku kecuali dibatalkan. Biaya dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan opini wajar tanpa pengecualian atau untuk menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian itu tidak valid