Gender dan Pemberdayaan Perempuan (Studi Pada Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang)

Penelitian ini membahas mengenai gender dan pemberdayaan perempuan melalui program Jalin Matra di Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Jalan Lain Menuju Sejahtera atau yang lebih dikenal Jalin Matra merupakan program yang dicanangkan oleh Soekarwo Gubernur Jawa Timur pada tahun 2014-2019. Pemilihan lokasi Desa Tulusbesar dilatarbelakangi oleh permasalahan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malang yang menjadi nomor 1 sejawa timur dan Desa Tulusbesar menjadi desa dengan jumlah RTS (Rumah Tangga Sasaran) Program Jalin Matra terbanyak pada tahun 2016 dengan jumlah 50 KRTP di Kabupaten Malang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemberdayaan Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) miskin dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana dalam pengambilan data menggunakan wawancara sebagai data primer dan dokumen-dokumen sebagai data sekunder. Terdapat 59 informan dalam penelitian ini dimana sembilan informan merupakan aktor pemberdayaan dan 50 informan penerima bantuan Jalin Matra di Desa Tulusbesar. Hasil dari penelitian ini adalah Tahap penyadaran dilakukan dengan baik karena informasi dapat tersampaikan kepada semua KRTP. Tahap transformasi kurang berjalan baik karena tidak adanya pelatihan dalam proses pemberdayaan, dan tahap ketiga bejalan dengan baik karena 70% KRTP berhasil mengembangkan usahanya. Faktor pendukung dari pemberdayaan jalin Matra adalah: 1) Adanya keinginan untuk berusaha, pengalaman dalam berwirausaha, 2) Memanfaatkan bantuan dengan baik, 3) Transparansi, dan 4) Pemerintah desa mengenal masyarakat dengan baik. Sedangkan Faktor penghambat dari pemberdayaan Jalin matra PFK adalah 1) Sumber daya manusia, 2) Kurangnya keterampilan, 3) Kondisi desa yang kurang mendukung, dan 4) Peran panitia pelaksana kurang efektif