Tindakan Hukum Pemerintah Terhadap Penduduk Yang Telah Memakai Tanah Sebelum Terbitnya Hak Pengelolaan (Studi Kasus di Kota Surabaya)

Pada skripsi ini, dilatarbelakangi bahwa adanya tindakan Pemerintah Kota Surabaya yang memberikan tanah-tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang berasal dari tanah hak barat kepada masyarakat atau pihak ketiga yang membutuhkan dalam bentuk Izin Pemakaian Tanah (atau lebih dikenal dengan sebutan “Surat Ijo”). Dalam menggunakan tanah-tanah tersebut, masyarakat dibebankan biaya retribusi penggunaan tanah. Pada tahun 1997, Pemerintah Kota Surabaya mengajukan Hak Pengelolaan tanah atas nama Pemerintah Kota Surabaya untuk tanah-tanah aset Pemerintah Kota yang kemudian terbit Keputusan Menteri Negara Agraria / Badan Pertanahan Nasional Nomor 53/HPL/BPN/1997 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Sebagian dari tanah Hak Pengelolaan itu, terdapat masyarakat atau pihak ketiga yang telah menduduki atau menggarap tanah tersebut dengan Izin Pemakaian Tanah jauh sebelum Pemerintah Kota Surabaya mengajukan Hak Pengelolaan. Sehingga muncul suatu permasalahan yaitu apakah tindakan Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan Izin Pemakaian Tanah kepada penduduk sebelum melakukan pengajuan permohonan Hak Pengelolaan ke Badan Pertanahan Nasional adalah sah secara hukum dan Bagaimana tindakan pemerintah kota surabaya terhadap penduduk yang telah memakai tanah sebelum terbitnya hak pengelolaan tanah atas nama pemerintah Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode empiris. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Data yang diperoleh untuk menjawab penelitian ini adalah hasil dari wawancara dan studi kepustakaan. Data-data tersebut dianalisis dengan cara deskriptif analitif guna menjawab suatu isu hukum yang terkait dengan tindakan hukum pemerintah terhadap penduduk yang telah memakai tanah sebelum terbitnya hak pengelolaan. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 1) Tindakan Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan Izin Pemakaian Tanah kepada masyarakat sebelum mengajukan permohonan Hak Pengelolaan pada tahun 1997 adalah tidak sah secara hukum karena tanahtanah yang diberikan izin untuk masyarakat adalah tanah negara dan tidak ada hak secara konkrit atas nama Pemerintah Kota Surabaya. 2) Tindakan yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya menurut hasil wawancara dengan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya adalah memberikan ganti rugi kepada masyarakat agar tanah-tanah itu menjadi tanah dengan Hak Pengelolaan. Apabila tidak membuahkan hasil, maka Pemerintah melepaskannya dari Hak Pengelolaan dan masyarakat berhak atas tanah tersebut. Namun, hingga saat ini Masyarakat masih dibebankan kewajiban membayar retribusi atas tanah yang dikuasai itu beserta wajib membayar PBB