Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kayu Di Kawasan Hutan Kabupaten Malang (Studi Di Satreskrim Polres Malang)

Pemilihan judul tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus tindak pidana pencurian kayu hutan sehingga terjadi peningkatan penegakan hukum yang tidak tuntas setiap tahunnya. Dalam hal tersebut, penulis berpendapat bahwa permasalahan ini dapat disebabkan karena kurang efektifitasnya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kayu hutan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Malang. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengangkat rumusan masalah yaitu Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Malang dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan Kabupaten Malang dan Apa hambatan-hambatan yang di hadapi oleh Satreskrim Polres Malang dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan Kabupaten Malang. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis langkah-langkah yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Malang dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan Kabupaten Malang dan Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satreskrim Polres Malang dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan Kabupaten Malang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Adapun data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer merupakan informasi berupa pemahaman, pendapat, presepsi dan pengalaman dari subjek penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang berupa dokumen terdiri dari arsip, laporan, notulensi dan peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian dan analisis sesuai dengan metode diatas, maka peneliti memperoleh hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan yakni dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan Kabupaten Malang yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Malang yaitu dilakukan dengan tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan Preventif meliputi patroli rutin, pengembangan personil kepolisian, mendirikan pos keamanan hasil hutan, sosialisasi dan pembinaan masyarakat sedangkan tindakan represif yaitu meliputi penyelidikan, penyidikan, penyitaan, penangkapan dan penahanan oleh Satreskrim Polres Malang. Selain itu hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satreskrim Polres Malang dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan Kabupaten Malang yaitu disebabkan oleh faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Adapun faktor penegak hukum yaitu penegakan hukum yang lemah dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang meliputi kedisiplinan, kekompakan anggota yang menurun dan kurangnya pengawasan unsur pimpinan dalam pelaksanaan tugas serta kurangnya koordinasi dengan dinas kehutanan yang memiliki kewenangan yang sama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan sehingga penegak hukum kesulitan dalam mencari serta mengumpulkan bukti, sedangkan faktor masyarakat meliputi kurangnya kesadaran dan pengetahuan hukum serta rendahnya ekonomi masyarakat