Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Kehadiran Ritel Modern Di Kabupaten Jombang

Pada penelitian skripsi ini penulis telah mengangkat permasalahan mengenai Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Kehadiran Ritel Modern di Kabupaten Jombang, pilihan judul tema diatas penulis ambil karena dilatarbelakangi dengan adanya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap para pedagang pasar tradisional akibat adanya ritel modern yang berkembang di Kabupaten Jombang. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulisan karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan dalam perlindungan hukum bagi pedagang pasar tradisional terhadap kehadiran ritel modern di Kabupaten Jombang? (2) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jombang untuk melindungi para pedagang pasar tradisional terhadap kehadiran ritel modern? Penulisan skripsi penulis disini menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode yuridis sosiologis, bahan hukum primer dan sekunder diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang nantinya dianalisis dengan teknis deskripsi kualitatif, data diperoleh dari hasil wawancara yang dianalisis untuk menjawab perumusan masalah. Berdasarkan hasil penelitian, penulis telah memperoleh jawaban atas permasalahan yang penulis ambil dalam karya tulis ini. Bahwa dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pedagang pasar tradisional terhadap adanya ritel modern terdapat ketidakefektifan dalam pelaksanaan perlindungan hukum, hambatan yang dimaksud adalah dari segi yuridis dan non-yuridis. Ketidakefektifan dari segi yuridis penulis menemukan adanya kelemahan pada pemerintah daerah yang membuat peraturan daerah tidak berpacu pada peraturan diatasnya yaitu peraturan presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern dan secara non-yuridis masih kurangnya peran pemerintah Kabupaten Jombang dalam memberikan perlindungan bagi para pedagang pasar tradisional. Pemerintah daerah sebagai pengatur otonomi daerah memberikan upaya perlindungan secara preventif dan represif