Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Izin Usaha Pemondokan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan (Studi di Wilayah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang))

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai penyelenggaraan usaha pemondokan, Pemerintah Kota Malang telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan. Dalam Peraturan Daerah tersebut mengatur tentang izin usaha pemondokan.Namun faktanya dilapangan masih banyak sekali pemondokan atau rumah kost yang tidak berizin. Aparat penegak hukum kurang melakukan pengawasan secara berkala yang disebabkan karena polemik usaha pemondokan tidak melaporkan secara rutin terkait usaha pemondokannya dan sebagian besar pemondokan yang tidak berizin tersebut berbentuk seperti rumah pribadi sehingga kita tidak dapat mengira apakah itu pemondokan atau rumah milik pribadi seseorang. Lemahnya penegakan hukum dalam pemberian sanksi administratif kepada para pelaku usaha pemondokan yang tidak memiliki izin. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penegakan sanksi administratif terhadap izin usaha pemondokan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 serta mengidentifikasi hambatan dan upaya dalam penegakan sanksi administratif terhadap usaha pemondokan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendeketan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan sanksi administratif terhadap izin usaha pemondokan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan masih belum maksimal dalam penegakan hukumnya terkait pemberian sanksi administratif terhadap izin usaha pemondokan yang tidak memiliki izin. Hambatan dalam penegakan sanksi administratif terhadap izin usaha pemondokan yang tidak berizin terdiri dari Faktor Pelaku Usaha Pemondokan Yang Mengaku Sudah Melakukan Pengurusan Izin, Faktor Pemilik Usaha Pemondokan Yang Berada Diluar Kota, Faktor Sumber Daya Manusia Yang Terbatas, dan Faktor Terbatasnya Tugas, Pokok, dan Fungsi Lembaga atau Dinas Yang Berwenang Melakukan Penegakan