Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Pengawasan Start-Up Crowdfunding Berbasis Donasi Menggunakan Sistem Regulatory Sandbox

Crowdfunding berbasis donasi saat ini masih mengacu pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tеntang Pеngumpulan Uang atau Barang, peraturan tersebut mengatur pengumpulan sumbangan yang brsifat konvensional, sedangkan crowdfunding berbasis donasi didalamnya melibatkan lalu lintas jasa keuangan yang menjadi wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan pada saat ini telah mengerluarkan POJK No.13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di sektor jasa yang didalamnya menerapkan mekanisme pengujian terhadap start-up crowdfunding berbasis donasi, sebagai rekomendasi apakah memenuhi kriteria, akan tetapi penerapannya tidak efektif karena tidak ada tindak lanjutnya dan kurang komprehensif, serta belum adanya surat edaran untuk pelaksanaan pengujian dengan regulatory sandbox tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat menyimpulkan pokok permasalahan yaitu Bagaimana Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terkait pengawasan Start-up Crowdfunding berbasis donasi menggunakan sistem Regulatory Sandbox ? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendakatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian, Kegiatan pengumpulan sumbangan menggunakan metode crowdfunding merupakan wewenang OJK untuk mengatur dan mengawasi terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Kewenangan OJK dalam mengawasi pengumpulan sumbangan menggunakan metode crowdfunding berfokus pada kegiatan atau berjalannya crowdfunding berbasis donasi, tidak pada lembaga atau badan usaha start-upnya. Sehingga OJK harus membuat peraturan mengenai mekanisme terkait bagaimana pengaturan, pengawasan jalannya crowdfunding berbasis donasi yang terintregasi, dan penyelesaian masalah apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaannya. Mengenai pengaturan dan pengawasan jalannya crowdfunding berbasis donasi membutuhkan sinergitas antara Kementerian Sosial sebagai pihak yang berwenang mengawasi jalannya pengumpulan sumbangan yang bersifat konvensional, Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang berwenangan mengatur dan mengawasi segala lalu lintas dalam sektor jasa keuangan, dan peran Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagai pihak yang berwenang mengatur dan mengawasi seluruh urusan dalam komunikasi dan informatika