Penerapan Pasal 12 Huruf d Jo Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Perkara Nomor : 39/Pid.Sus/PN.SIT Berdasarkan Hukum Progresif

Aktivitas penebangan hutan secara illegal pada saat ini berjalan dengan sangat terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktivitas pencurian kayu ini. Modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir. Namun yang terjadi pada kasus nenek Asyani adalah bahwa nenek Asyani merupakan warga yang tinggal di area sekitaran hutan produksi petak 43 F blok Curah Cotok, Dalam putusan pidana nomor: 39/PID.SUS/2015/PN SIT nenek Asyani diputus dengan putusan pidana penjara 1 tahun 3 bulan dan denda sebesar Rp. 500 Juta subsider 1 hari hukuman percobaan. Putusan hakim sebagai penentu terakhir proses penegakan hukum untuk mencari keadilan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hal ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif., Dimana metode yuridis normatif adalah “ppenelitian hokum dilakukan dengan cara meneliti bahn pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti Dari hasil penelitian yang dilakukan dapt diketahui bahwa dalam pembentukan hukum di indonesia belum didasari dengan pemikiran hukum progresif, adapun 3 (tiga) faktor yang mendasari, yaitu rendahnya pemahaman hukum progresif dari pembentuk hukum, rendahnya moral yang melandasi pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia, serta adanya pengaruh politik terhadap pembentukan dan penegakan hukum