Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam

This research discusses the fulfillment of the right to education for persons with disabilities. After the enactment of Law Number 8 of 2016, one of the government's obligations is to guarantee the right to education. This research is library research that is analyzed descriptively qualitatively with the approach of national law and Islamic law. The results showed that: first, Islamic law regulates equal rights in education without any distinction between physically normal people and people with disabilities. Likewise, national law has been regulated in Law Number 8 of 2016. However, this regulation needs to be followed up in the form of an implementing regulation to ensure that its compliance policies have a legal basis in the form of regional regulations. Second, the authority of local governments as stated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has mandated regions to administer education as a mandatory government affair related to basic services so that local governments in managing education must carry out their obligations to fulfill the right to education. to the community, especially for people with disabilities.Penelitian ini membahas pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, salah satu bentuk kewajiban pemerintah adalah memberikan jaminan terhadap hak pendidikan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum nasional dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, hukum Islam mengatur kesamaan hak dalam pendidikan tanpa adanya pembedaan antara yang fisiknya normal maupun penyandang disabilitas. Begitu pula hukum nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Namun, aturan tersebut perlu ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan pelaksana guna memastikan kebijakan pemenuhannya memiliki landasan hukum berupa peraturan daerah. Kedua, kewenangan pemerintah daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan mandat kepada daerah untuk mengurus pendidikan sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan mesti melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemenuhan hak pendidikan kepada masyarakat khusunya bagi penyandang disabilitas