ASURANSI KERANGKA KAPAL PERIKANAN SEBAGAI STRATEGI MANAJEMEN RISIKO (STUDI KASUS: PERUSAHAAN UMUM PERIKANAN INDONESIA)

Fishing vessel operational activities have a high risk of accidents, those causing losses to the ship owner. The government has required fishing vessel frame insurance to the ship owner through a mandatory circular for the removal of the ship's framework and/or compensation protection. This study aims to describe the rules of ship insurance in Indonesia with a normative juridical law. Next, identify fishing vessel requirements for submission of insurance with a descriptive analysis and find out the gap in the implementation of fishing vessel frame insurance at Perum Perindo and provide recommendations for implementation with gap analysis. The results of this study, it is known that the rules regarding fishing vessel frame insurance contained in Law No. 17/2008 (Article 203), PP No. 5/2010 (Article 119), and PermenHub No. 71/2013 (Article 18). Required insurance requirements are grosse akta, surat ukur, and pas besar. The implementation gap for fishing vessel frame insurance at Perum Perindo is 40%. Recommendations for implementing insurance are suggested that the ship owner completes the document of ownership of the ship which is the insurance requirement and the preparation of funds to pay premiums to third parties.Kegiatan operasional kapal perikanan memiliki risiko kecelakaan yang tinggi, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pemilik kapal. Pemerintah telah mewajibkan asuransi kapal perikanan kepada pemilik kapal melalui surat edaran wajib asuransi penyingkiran kerangka kapal dan/atau perlindungan ganti rugi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aturan asuransi kerangka kapal perikanan di Indonesia dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Selanjutnya, mengidentifikasi persyaratan kapal perikanan untuk pengajuan asuransi dengan analisis deskriptif kualitatif dan mengetahui gap pelaksanaan asuransi kerangka kapal di Perum Perindo serta memberikan rekomendasi pelaksanannya dengan gap analysis. Hasil penelitian ini, diketahui bahwa aturan mengenai asuransi kerangka kapal perikanan tertuang dalam UU No. 17/2008 (Pasal 203), PP No. 5/2010 (Pasal 119), dan PermenHub No. 71/2013 (Pasal 18). Persyaratan asuransi yang dibutuhkan adalah grosse akta, surat ukur, dan pas besar. Gap pelaksanaan asuransi kerangka kapal di Perum Perindo sebesar 40%. Rekomendasi pelaksanaan asuransi yang disarankan yaitu, pemilik kapal melengkapi dokumen kepemilikan kapal yang menjadi syarat asuransi dan penyusunan dana untuk membayar premi kepada pihak ketiga