Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Terancam Hukuman Tindak Pidana Narkotika (Studi kualitatif pada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Tebet, Jakarta Selatan).

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bagaimana pelaksanaan bantuan hukum oleh LBH Masyarakat dan upaya apa saja yang dilakukan LBH Masyarakat dalam menangani kasus perempuan terancam hukuman tindak pidana narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dengan informan dan key informan, dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah advokat LBH Masyarakat yang menangani kasus-kasus perempuan terancam hukuman tindak pidana narkotika . Adapun key informan merupakan salah satu staf dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM (BPHN KEMENKUMHAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Masyarakat berupa konsultasi di mana ini adalah tahap pertama pemohon untuk mengajukan bantuan hukum dengan memenuhi persyaratan administrasi seperti formulir isian klien dan berkas terkait perkara yang dihadapi, assessment yaitu proses pengumpulan informasi, rapat kasus merupakan penentuan jawaban atas metode pemberian bantuan hukum kepada pemohon, gelar perkara adalah proses yang dilakukan sebelum persidangan di pengadilan, dan pendampingan di persidangan berupa menghadirkan saksi ahli atau pun mengajukan eksepsi peraturan Mahkamah Agung. Upaya-upaya yang dilakukan LBH Masyarakat dalam memberikan bantuan hukum kepada perempuan terancam hukuman tindak pidana narkotika ialah dengan upaya hukum banding di mana ini merupakan upaya hukum dari pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama, kasasi yaitu upaya hukum yang diajukan oleh para pihak yang tidak puas terhadap putusan Pengadilan Tinggi, peninjauan kembali yaitu pemeriksaan ulang karena adanya temuan barang bukti baru, dan grasi yaitu pengampunan yang dimohonkan oleh terpidana atau kuasa hukumnya yang berkekuatan hukum tetap. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, LBH Masyarakat memiliki beberapa tahapan seperti konsultasi, assessment rapat kasus, gelar perkara, dan pendampingan di persidangan. Sementara itu, upaya bantuan hukum yang diberikan adalah dengan mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali, dan grasi. This study aims to find out how the implementations of legal aid by LBH Masyarakat and what efforts are made by LBH Masyarakat in handling women’scases are threatened with narcotics crimes.The method used in this research is descriptive with qualitative approach. Data collection was done by observation, interviews with key informants and informants, and study documentation.The informants in this study were LBH Masyarakatadvocates handling women’s cases that were threatened with narcotics crime. The key informant was one of the staff of the National Legal Development of the Ministry of Law and Human Rights (BPHN KEMENKUMHAM).The results show that the implementation of legal aid provided by LBH Masyarakat is in the form of consultations where this is the applicant’s first stage to apply for legal assistance by fulfilling administrative requirements such as client forms and files related to the case, assessment is the process of gathering information, casemeetings are determing the answer to the method of providing legal assistance to the applicant, trial simulation is a process carried out before the trial in court, and assistance in court in the form of presenting expert witnesses or filing an exception to the Supreme Court regulations. Efforts made by LBH Masyarakat in providing legal assistance to women threatened with narcotics criminal offenses are with appeal law efforts where this is the legal remedy of those who are dissatisfied with the first-level court decision, cassation is a legal remedies submitted by the parties who are not satisfied with the decision of the High Court, reconsideration isre-examination due to the discoveryof new evidence, and clemency is the forgiveness requested by the convict or the advocate who has permanent legal force.The conclusion of this research is in the implementation of providing legal aid, LBH Masyarakat has several stages such as consultation, assessment of case meetings, trial simulation, and assistance in court proceedings. Meanwhile, the legal aid efforts provided are by filing an appeal, cassation, reconsideration, and clemency