BENTUK PERJANJIAN DALAM PROSES PELAYANAN ADMINISTRASI DI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PONOROGO

Perjanjian adalah hubungan antara pihak yang satu dengan yang lainnya secara bebas untuk menentukan/melakukan perbuatan hukum serta dilandasi dengan persetujuan bersama, demi mencapai keuntungan/kepentingan para pihak didalamnya. Salah satu wujud perjanjian adalah perjanjian peminjaman buku diPerpustakaan Kabupaten Ponorogo. Perjanjian pinjam buku yang ada diPerpustakaan Kabupaten Ponorogo secara tertulis dan dalam bentuk “Kartu Pinjam Buku” kesehariannya perjanjian tersebut disebut dengan peminjaman buku saja. Anggapan tersebut bukan berarti bahwa pemustaka dengan seenaknya tidak menepati janji atau mengingkari syarat dan ketentuan yang telah disetujui dalam perjanjian, justru tujuan perjanjian peminjaman buku diperpustakaan tersebut agar pemustaka melaksanakan apa yang dijanjikan dengan penuh tanggung jawab. Dalam penerapan perjanjian masih banyak pemustaka yang menginkari janji dengan kata lain pemustaka tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah dijanjikan. Adapun yang menyebabkan terjadinya wanprestasi diperpustakan disebabkan rendahnya kesadaran dalam pengembalian tepat waktu, adanya kerusakan buku dan hilangnya buku serta sanksi yang ringan, untuk mengatasi hal seperti ini pihak perpustakaan melakukan suatu upaya teguran kepada pemustaka dengan mengirimkan surat peringatan. Selain adanya surat teguran tersebut terdapat sanksi lainnya yaitu tidak dibolehkan meminjam buku perpustakaan selama 2 minggu. Untuk mengatasinya disarankan kepada Perpustakaan Kabupaten Ponorogo menerapkan perjanjian pinjam pakai sesuai dengan pasal 1740 KUHPerdata agar memiliki kukuatan hukum yang tetap