Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Anggota DPRD Kab. Takalar berjumlah 30 orang dan diantara jumlah tersebut anggota DPRD perempuan berjumlah 8 orang. 2) faktor penghambat terkait keterwakilan perempuan di DPRD kab. Takalar itu dikarenakan kurangnya kader perempuan di dalam partai politik dan faktor pendukung keterwakilan perempuan di DPRD kab. Takalar dikarenakan adanya aturan dari Undang-Undang yang mengharuskan partai politik memasukkan 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonannya sebagai anggota legislati
Persoalan ketimpangan gender tecermin dalam rendahnya keterwakilan perempuan dalam struktur lembaga ...
Fenomena kurangnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik telah berlangsung lama. Sejak Pemi...
Sebagai negara demokrasi yang berlandaskan pancasila terutama sila kelima yakni keadilan sosial bagi...
Peran keterwakilan perempuan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan ...
Peran keterwakilan perempuan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan ...
Posisi perempuan di DPRD penting untuk mengangkat isu-isu masalah perempuan. Perempuan memiliki kebu...
Peran keterwakilan perempuan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan ...
Implementasi pelaksanaan pasal 65 UU nomor 12/2003 memberi kesempatan yang terbuka bagi perempuan un...
Dengan terpilihnya 7 anggota legislatif perempuan pada Pemilu Legislatif 2014, PKB menjadipartai ya...
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 adalah pengujian konstitusional terhadap Pasal 215 ...
Pada penelitian ini fokus penelitiannya ialah pada keterwakilan politik perempuan di DPRD Kabupaten ...
Representasi perempuan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dalam Pemilu Leg...
anggota legislatif Perempuan dalam melaksanakan fungsi anggaran di DPRD Kabupaten Musi Rawas periode...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan persepsi masyarakat tentang partisipasi pe...
Penelitian yang berjudul “Perempuan dan Politik (Peran Legislator Perempuan dalam Politik Legislasi ...
Persoalan ketimpangan gender tecermin dalam rendahnya keterwakilan perempuan dalam struktur lembaga ...
Fenomena kurangnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik telah berlangsung lama. Sejak Pemi...
Sebagai negara demokrasi yang berlandaskan pancasila terutama sila kelima yakni keadilan sosial bagi...
Peran keterwakilan perempuan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan ...
Peran keterwakilan perempuan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan ...
Posisi perempuan di DPRD penting untuk mengangkat isu-isu masalah perempuan. Perempuan memiliki kebu...
Peran keterwakilan perempuan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan ...
Implementasi pelaksanaan pasal 65 UU nomor 12/2003 memberi kesempatan yang terbuka bagi perempuan un...
Dengan terpilihnya 7 anggota legislatif perempuan pada Pemilu Legislatif 2014, PKB menjadipartai ya...
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 adalah pengujian konstitusional terhadap Pasal 215 ...
Pada penelitian ini fokus penelitiannya ialah pada keterwakilan politik perempuan di DPRD Kabupaten ...
Representasi perempuan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dalam Pemilu Leg...
anggota legislatif Perempuan dalam melaksanakan fungsi anggaran di DPRD Kabupaten Musi Rawas periode...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan persepsi masyarakat tentang partisipasi pe...
Penelitian yang berjudul “Perempuan dan Politik (Peran Legislator Perempuan dalam Politik Legislasi ...
Persoalan ketimpangan gender tecermin dalam rendahnya keterwakilan perempuan dalam struktur lembaga ...
Fenomena kurangnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik telah berlangsung lama. Sejak Pemi...
Sebagai negara demokrasi yang berlandaskan pancasila terutama sila kelima yakni keadilan sosial bagi...