Efektivitas Pelaksanaan Regulasi Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerapan regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat. Tulisan ini juga menjelaskan setiap tahapan implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sekaligus menganalisa kendala (faktor penghambat) yang dihadapi dalam rangka implementasi aturan tersebut di Kota Makassar. Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang diuraikan lebih lanjut melalui pendekatan teologis normatif, yuridis (perundang-undangan), perbandingan dan pendekatan konseptual, adapun konsep yang digunakan untuk menilai tingkat efektivitas regulasi yakni Effectiveness Test yang dikembangkan oleh Maria Mousmouti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di KPP Pratama Makassar Barat telah berjalan sesuai dengan pedoman dan mekanisme perundang-undangan. Namun temuan di lapangan menunjukkan belum ada satupun masyarakat yang menggunakan kebijakan tersebut sebagai pengurang penghasilan kena pajak sehingga hal ini mempengaruhi efektivitas regulasi pada Effectiveness Test yang dilakukan dengan hasil penilaian menunjukkan implementasi regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tidak berjalan efektif di Kota Makassar. Faktor penghambat dominan yang telah diidentifikasi berupa tingkat kesadaran wajib pajak dan muzakki yang masih kurang, pembayaran zakat yang tidak melalui institusi BAZ dan LAZ yang disahkan serta ketiadaan sanksi bagi masyarakat yang tidak membayar zakat juga menjadi kendala utama, selain itu komitmen pemerintah yang dinilai masih setengah hati dalam rangka pengelolaan zakat juga dianggap sebagai faktor penghambat, disamping adanya isu keagamaan, juga penilaian sistem administrasi dan database untuk mendukung optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia juga dinilai belum memadai. Tidak efektifnya regulasi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk terus melakukan elaborasi lebih jauh terkait upaya integrasi zakat dan pajak dalam rangka mendorong peningkatan penerimaan di sektor zakat dan pajak secara bersama-sama, adapun elaborasi yang dimaksud yakni menaikkan status zakat yang semula sebagai pengurang penghasilan kena pajak menjadi pengurang pajak langsung (Tax Credit) yang telah terbukti berhasil di Malaysia. Adanya integrasi tersebut diharapkan mampu menjadi solusi terbaik bagi pemerintah di Indonesia yang dapat dijadikan sebagai sumber pendukung program pembangunan yang berkelanjutan serta dapat dijadikan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan demi mewujudkan kemasalahatan umat