STUDI KASUS PERKARA NO 51/Pid.Sus/2019/PN.Idm TENTANG CALON ANGGOTA LEGISLATIF DAERAH YANG MEMBAGIKAN SEMBAKO KEPADA MASYARAKAT SEKITARNYA

iii ABSTRAK Adanya perbedaan penjatuhan berat ringannya hukuman dengan putusan hakim terdahulu yang mengadili perkara bercorak sama, adanya perbedaan antara tuntutan hukum (Requisitoir) jaksa penuntut umum dengan hukuman yang diputuskan oleh hakim yang mengadili kasus tersebut, serta adanya putusan yang tidak disertai dengan alasan-alasan, yang kurang cukup, kurang jelas, kurang dimengerti atau mengandung pertentangan satu sama lain, merupakan indikasi terjadinya “ kesenjangan penjatuhan pidana “ dalam suatu putusan hakim pidana. Identifikasi fakta hukum adalah : 1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Anggota Legislatif Yang Membagikan Sembako Kepada Masyarakat Dalam Perkara No. 51/Pid.Sus/PN.Idm. 2. Apakah Sudah Tepat Putusan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Dalam Perkara No. 51/Pid.Sus/PN.Idm. 3. Upaya Apa Yang Dapat Diperoleh Oleh Jaksa Penuntut Umum. Studi kasus dilakukan dengan alat analisis yang berupa kontruksi hukum dan penafsiran gramatikal hukum guna mengetahui ada tidaknya “ kesenjangan pidana” dalam putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 51/Pid.Sus/PN.Idm Indramayu. Berdasarkan hasil analisis yang penulis peroleh, dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 51/Pid.Sus/PN.Idm Indramayu yang menyatakan adalah terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan (keterangan saksi a charge, keterangan terdakwa) terbukti. Secara sah dan meyakinkan, terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Putusan hakim tersebut sudah tepat, karena disandarkan pada alat-alat bukti yang dipaparkan dimuka persidangan, dan dari alat-alat bukti tersebut, hakim yakin akan kesalahan terdakwa (terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut). Hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa adalah hukuman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah). Terhadap hukuman ini, jaksa penuntut umum mengajukan permohonan banding ke pengadilan tinggi jawa barat di bandung (Pasal 67 KUHAP jo 233 ayat (2) KUHAP) KATA KUNCI: PIDANA, KAMPANYE, PUTUSAN