PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA USAHA PENAMBANGAN TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MENURUT UU NO 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

Pertambangan timah tanpa izin usaha pertambangan di Kepulauan Bangka Belitung merupakan penyebab terjadinya kerusakan lingkungan di Pulau Bangka Belitung. Pertambangan tersebut menjadi hal yang sangat memprihatinkan, karena banyaknya kegiatan penambangan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan berdampak buruk bagi lingkungan hidup. Identifikasi masalah ini adalah 1. bagaimanakah penegakan hukum pidana dalam menanggulangi penambangan tanpa izin usaha pertambangan di Kepulauan Bangka Belitung? 2. apa hambatan yang ditemukan dalam penegakan hukum terkait penambangan tanpa izin usaha pertambangan di Kepulauan Bangka Belitung? 3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menanggulangi penambangan tanpa izin usaha pertambangan di Kepulauan Bangka Belitung? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu spesifikasi penelitian deskriptif analitis yakni dengan cara menganalisis hubungan hukum positif dengan teori hukum serta pelaksanaan hukum positif, metode pendekatan yuridis normatif yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan metode yuridis kualitatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan data primer dan sekunder yang berasal dari literatur hukum untuk membahas permasalahan hukum yang diajukan peneliti. Kesimpulan dalam penulisan ini, 1. Dalam rangka penegakan hukum dalam menanggulangi penambangan tanpa izin pihak Polisi, Satpol PP dan Pemerintah Daerah melakukan razia dan melakukan penyitaan terhadap alat operasi kegiatan tambang tersebut untuk dijadikan barang bukti, 2. Hambatan yang ditemukan dalam penegakan hukum pidana terhadap penambangan tanpa izin karena ada bebrapa faktor yakni faktor Undang-Undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, 3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi penambangan tanpa izin melalui upaya penal dan upaya non penal. Kata Kunci: penegakan hukum pidana, penambangan tanpa izin usaha pertambanga