Penelitian ini dilatarbelakangi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa dengan berdasarkan kepada hak asal-usul masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah Desa Citeureup dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa demi tercapainya kesejahteraan Masyarakat. Dalam penelitian ini terdapat empat rumusan masalah, yaitu peran pemerintah Desa Citeureup dalam mensejahterakan masyarakat, pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Citeureup, dan Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Citeureup dalam menghadapi kendala yang ada. Pe...
Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul “Analisis Mas}lah}ah Mursalah Terhadap Pe...
ABSTRAK Hakikat dan perubahan fundamental pembangunan desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 memberi...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan kewenangan pengelolaan wilayah la...
Pemerintah merupakan hal terpenting dalam suatu kepemimpinan. Pemerintah jugalah yang menentukan kes...
Dalam masyarakat, pemberdayaan bisa dilakukan secara berkelompok dengan sistem yang telah disepakati...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa t...
Pada dasarnya pengertian pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau b...
ANALISIS SEWA MENYEWA TANAH BENGKOK DI DESA PEMATANGPANGGANG MESUJI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANGNOMOR 6 ...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kewenangan desa dalam tiga undang-undang yaitu...
Tesis ini bertujuan untuk memaparkan eksitensi pemerintahan tingkat desa dalam menjalankan peraturan...
Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pe...
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikeluarkan dengan harapan semua yang berkaitan dengan...
Seiring dengan kemajuan di berbagai bidang terutama dalam bidang ekonomi dan hukum, maka peranan ya...
BUMDes sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal didasarkan pada kebutuhan, potensi dan kapasitas ...
ABSTRAK Skripsi ini berjudul "Analisis Maslahah Mursalah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo...
Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul “Analisis Mas}lah}ah Mursalah Terhadap Pe...
ABSTRAK Hakikat dan perubahan fundamental pembangunan desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 memberi...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan kewenangan pengelolaan wilayah la...
Pemerintah merupakan hal terpenting dalam suatu kepemimpinan. Pemerintah jugalah yang menentukan kes...
Dalam masyarakat, pemberdayaan bisa dilakukan secara berkelompok dengan sistem yang telah disepakati...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa t...
Pada dasarnya pengertian pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau b...
ANALISIS SEWA MENYEWA TANAH BENGKOK DI DESA PEMATANGPANGGANG MESUJI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANGNOMOR 6 ...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kewenangan desa dalam tiga undang-undang yaitu...
Tesis ini bertujuan untuk memaparkan eksitensi pemerintahan tingkat desa dalam menjalankan peraturan...
Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pe...
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikeluarkan dengan harapan semua yang berkaitan dengan...
Seiring dengan kemajuan di berbagai bidang terutama dalam bidang ekonomi dan hukum, maka peranan ya...
BUMDes sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal didasarkan pada kebutuhan, potensi dan kapasitas ...
ABSTRAK Skripsi ini berjudul "Analisis Maslahah Mursalah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo...
Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul “Analisis Mas}lah}ah Mursalah Terhadap Pe...
ABSTRAK Hakikat dan perubahan fundamental pembangunan desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 memberi...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan kewenangan pengelolaan wilayah la...