DIPLOMASI MARITIM INDONESIA TERHADAP VIETNAM TERKAIT AKSI ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN NATUNA

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana diplomasi maritim yang dilakukan oleh Indonesia untuk mengamankan wilayah maritimnya. Mengingat Indonesia memiliki visimisi menjadi negara Poros Maritim Dunia, oleh karena itu Indonesia harus memiliki kebijakan baik dalam negeri maupun kebijakan luar negeri yang berfokus pada domain maritim. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana Indonesia melakukan diplomasi maritim terhadap Vietnam dengan tujuan untuk menjaga perairan di Natuna. Hal ini disebabkan oleh beberapa kejadian tindakan-tindakan yang melanggar batas wilayah maritim di perairan Natuna oleh Vietnam dengan melakukan illegal fishing, dimana aksi tersebut menganggu kedaulatan Indonesia atas teritorial dan SDA yang ada di perairan Natuna. Dalam penelitian ini penulis memiliki tiga landasan berfikir untuk menjawab pertanyaan penelitian yang penulis ajukan, diantaranya; teori Kedaulatan menurut perjanjian Westphalia; National-Interest; dan Maritime Diplomacy. Maritime Diplomacy akan menjadi pusat penulis dalam menganalisa untuk menjawab pertanyaan penelitian. Adapun Maritime Diplomacy yang dimaksud, adalah konsep Maritime Diplomacy yang dicetuskan oleh Cristian Le Miere dalam bukunya yang berjudul Maritime Diplomacy in the 21st Century: Drivers and Challenges. Secara sederhana, diplomasi maritim merupakan manajemen hubungan antar aktor internasional melalui domain maritim. Menurut Miere, diplomasi maritim tidak hanya berarti penggunaan diplomasi untuk mengelola konflik dan ketegangan antar negara terkait permasalahan maritim melalui penyusunan instrumen hukum internasional. Tetapi diplomasi maritim juga merupakan penggunaan aset atau sumber daya dalam domain maritim untuk mengatur hubungan antar negara. Dalam kaitannya dengan itu, Miere mengategorikan diplomasi maritim ke dalam tiga bentuk, yakni kooperatif, koersif dan persuasif. Kata Kunci: Indonesia, Diplomasi Maritim, PMD, Vietnam, Illegal Fishin