PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSEKUSI HUKUMAN KEBIRI DI HUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJEKERTO

Kejahatan kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modus operandinya. Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga menimbulkan keresahan karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya. Aturan dalam memberikan sanksi (hukuman) tidak dapat memberikan efek jera sehingga masih banyak anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual. Dalam penelitian ini akan membahas penegakan hukum pidana terhadap eksekusi hukuman kebiri di Pengadilan Negeri Mojokerto dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi hukuman kebiri di Pengadilan Negeri Mojokerto. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif, penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Spesifikasi penulisan yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Metode dan teknik pengumpulan data dalam Penulisan ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik yuridis normatif. Penegakan hukum pidana di Pengadilan Negeri Mojokerto menyatakan Aris, yang telah memerkosa sembilan anak di bawah umur, terbukti bersalah melanggar Pasal 76 juncto Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Atas perbuatannya tersebut, Aris dijatuhi hukuman pidana penjara 12 tahun serta pidana tambahan kebiri dan pemasangan pendeteksi elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan. Pengaturan tentang eksekutor terhadap pelaku tindak pidana seksual pada anak belum mempunyai kepastian hukum. Penerapan kebiri secara kimiawi ini menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait efektifitasnya dan pemberlakuannya yang dianggap melanggar hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam UUD 1945. Kendala yang dihadapi dalam eksekusi hukuman kebiri di Mojokerto adalah hingga saat ini kejaksaan belum bisa mengeksekusi hukuman kebiri kimia karena belum ada petunjuk teknis mengingat ini merupakan vonis kebiri kimia pertama di Indonesia. Hukuman kebiri bertentangan dengan fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia, Sumpah Dokter, Serta Kode Etik Kedokteran. Dokter yang akan megeksekusi kebiri kimia akan dikeluarkan dari profesi dokter. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kejahatan Seksual, Hukuman Kebir