PEMBIMBINGAN OLEH BALAI PEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN MELALUI KEADILAN RESTORATIF DI TINGKAT PENYIDIKAN

Keadilan restoratif menjadi salah satu cara dari peradilan pidana yang menekankan pada konsep humanisme pada pelaku, korban, dan juga masyarakat. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum secara menyeluruh. Berdasarkan latar belakang tersebut, Identifikasi masalahnya ialah: Bagaimana kesesuaian penerapan antara diversi yang dilakukan Bapas dengan pendekatan keadilan restoratif dalam memberikan pembimbingan guna menyelesaikan perkara pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum di tingkat penyidikan? Apa saja hambatan yang dialami Bapas dalam memberikan pembimbingan bagi anak yang berkonflik dengan hukum melalui keadilan restoratif di tingkat penyidikan? Bagaimana solusi yang dapat diberikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam mengatasi hambatan yang dialami Bapas dalam memberikan pembimbingan bagi anak yang berkonflik dengan hukum melalui keadilan restoratif di tingkat penyidikan? Metode penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan menggambarkan masalah kemudian menganalisisnya melalui data yang terkumpul, setelah itu diolah dan disusun dengan menggunakan landasan teori- teori dan konsep-konsep yang telah dipilih untuk digunakan. Metode pendekatan penelitian ini yaitu yuridis-normatif dengan didukung oleh yuridis-empirik, dengan mengkonsepsikan hukum sebagai norma atau tatanan, kaidah, prinsip, atau dogma- dogma, dan didukung dengan adanya gejala masyarakat sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola, disertai dengan contoh kasus yang berkisar pada peraturan perundang-undangan, dilanjutkan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan studi lapangan. Metode analisis data pada penelitian ini ialah yuridis kualitatif, dengan menganalisis penguraian deskriptif analitis dan preskriptif dan tidak menggunakan data statistik dan rumusan matematik. Kesimpulan dari penelitian ini ialah Kesesuaian penerapan antara diversi yang dilakukan Bapas dengan pendekatan keadilan restoratif di tingkat penyidikan masih menimbulkan permasalahan yang membuatnya belum optimal. Sampai saat ini belum adanya peraturan pelaksana khusus mengenai Diversi yang sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang isinya ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hambatan yang dialami Bapas yaitu salah satunya menguatnya sikap ego sektoral diantara komponen Integrated Criminal Justice System (ICJS) yang menyebabkan terjadinya singgungan antar komponen. Kemudian harus ada penguatan peran Bapas berupa kerja sama antar instansi terkait, guna memperkecil kesenjangan dalam forum Integrated Criminal Justice System (ICJS) yang semua prosedurnya tetap kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hal ini juga menjadi solusi yang diberikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kata Kunci: Bapas, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Keadilan Restoratif, Penyidika