KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK MAHAR POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, pemberian mahar politik merupakan suatu hal yang lumrah dilakukan, karena dapat menunjang keberlangsungan partai politik dalam menjalankan organisasinya. Praktik pemberian mahar politik sangat berdampak pada pelaksanaan demokrasi di Daerah yang mengedepankan nilai kejujuran, nilai ketertiban dan nilai keadilan bagi masyarakat yang ada di Daerah untuk memilih calon kepala daerah, sehingga praktik mahar politik telah dijadikan sebagai suatu tindak pidana dalam UU Pilkada. Dari permasalahan tersebut, perlu dilaksanakan suatu penelitian mengenai kebijakan hukum pidana terhadap praktik mahar politik dalam pemilihan kepala daerah, dengan identifikasi permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap praktik mahar politik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berdasarkan UU Pilkada 2) Bagaimana implementasi penanganan perkara mahar politik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia 3) Apa hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara mahar politik dan bagaimana upaya penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menguji dan mengkaji data sekunder. Adapun pelaksanaan penelitian dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang. Setelah data hasil penelitian diperoleh, maka dilakukan analisis yuridis kualitatif terhadap data sekunder dan data primer tanpa menggunakan rumusan matematis atau statistik. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana praktik mahar politik dalam pemilihan kepala daerah telah diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota jo Pasal 187 B dan Pasal 187 C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dengan ancaman pidana penjara dan denda bagi Calon Kepala Daerah dan Partai Politik yang menjanjikan dan/atau menerima imbalan dalm proses pencalonan kepala daerah. Penanganan perkara mahar politik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Adapun kendala dalam penegakan hukum mahar politik ialah sulitnya proses pembuktian, sehingga banyak pemeriksaan yang dihentikan dan sulit terungkap. Selain dari pada itu adanya kebiasaan bahwa untuk menjadi kepala daerah membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga bakal calon berlomba-lomba untuk menarik perhatian partai politik dengan menyerahkan mahar yang telah ditentukan oleh partai politik yang mengusungnya. Kata Kunci: Pidana, Mahar, Pilkada