IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG

Penelitian ini didasarkan pada masalah pokok, yaitu pengelolaan barang milik daerah yang masih belum baik. Hal ini diduga disebakan oleh belum maksimalnya implementasi kebijakan pengelolaan barang Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung. Dalam penelitianini peneliti imenggunakan metode penelitian secara kualitatif. Menurut Irawan (2006:5) metode kualitatif disebut sebagai ‘Naturalinguiry (karena konteksnya yang natural, bukan artifisial), atau Interpretiveinguiry (karena banyak melibatkan faktor-faktor subyektif baik dari informan, subjek peneliti itu sendiri). Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaaan sudah dianggap sesuai kebutuhan. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan dari pada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin (Subarsono :2005:93). Berdasarkan hasil pembahasan yang didapatkan di lapangan, maka yang menjadi kesimpulan pada penelitian ini yaitu: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dilihat dari 4 (empat) aspek belum berjalan dengan baik. Hal ini karena 4 (empat) aspek yang diteliti, , pada aspek komunikasi kurangnya sosialisasi kepada setiap unit kerja yang ada,pada aspek sumber daya utamanya sumber daya manusia , anggaran serta sarana dan prasarana kurang memadai, dan pada aspek disposisi dapat terlihat dengan kurangnya tanggungjawab setiap unit kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung terhadap penggunaan barang serta pada aspek struktur birokrasi dimana SOP pengelolaan barang milik daerah yang belum sesuai dengan Perda No.12 tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Barang Milik Daerah