HAK MENDAPATKAN PENDIDIKAN BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK

Mendapatkan pendidikan merupakan hak yang harus dipenuhi dan dilindungi bagi setiap warga negara, termasuk anak pelaku tindak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Sejak tahun 2014 dasar hukum penyelesaian pidana terhadap anak diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut belum terbentuk sampai sekarang. Oleh karena itu, bagimana proses pembinaan yang melindungi dan memenuhi hak-hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ?, termasuk pendidikan yang menjadi hak dasar bagi anak apakah sudah terpenuhi. Identifikasi masalah dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam perspektif hukum? 2.Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ?3.Bagaimana Upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak? . Metode penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai menggambarkan suatu bentuk pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang lebih mengutamahan hak pendidikan terhadap anak, dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Metode pendekatan yuridis normatif yakni penelitian terhadap berbagai bahan pustaka, maka teknik pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi data kepustakaan, yang didukung oleh penelitian lapangan. Analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dan di inventarisasi, dikaji dan diteliti secara sistematis. Hak-hak anak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Peraturan Perundang-Undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perturan Perundang-Undangan lainnya. Dunia internasional membentuk instrument hukum Internasional tentang hak anak seperti Convention On The Right Of The Child dan The Beijing Rules. Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Bandung dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Tangerang mengacu terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak mengacu terhadap peraturan tersebut karena belum adanya peraturan pelaksana yang baru dan lebih spesifik pembinaan anak pelaku tindak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, sehingga mengahasilkan pembinaan yang berbeda tentunya berakibat pada keadilan dan kemanfaatan hukum bagi anak pelaku tindak pidana yang merasakan perhatian yang berbeda. Langkah yang dapat ditempuh dalam mengupayakan untuk memaksimalkan pendidikan terhadap anak yaitu memanfaatkan peraturan yang ada dengan bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan membentuk peraturan pelaksana yang baru. Kata kunci : Hak Anak, Anak Pelaku Tidak Pidana, Pembinaan di LPK