PELAKSANAAN UANG PENGGANTI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG TINDAK PIDANA PEMBERANTASAN KORUPSI

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional, oleh karena itu pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar terwujud suatu masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan pengaturan mengenai pidana pembayaran uang pengganti sebagai sanksi pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan pidana pembayaran uang pengganti adalah, suatu sanksi pidana tambahan dimana terdakwa dikenai suatu kewajiban untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan atau perekonomian yang diderita oleh Negara/Daerah, yang jumlahnya adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dilakukan dengan cara yuridis normatif. Akan memungkinkan seseorang peneliti untuk memanfaatkan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Analisis data kualitatif yang digunakan adalah deskriptif analisis. Dalam proses pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti, sampai saat ini belum dapat dilaksanakan secara efektif karena adanya faktor penghambat, baik dari pihak terpidana sendiri, penegak hukum maupun dari aturan-aturan pelaksanaannya. Seperti hambatan yang kerap dialami oleh pihak Kejaksaan dalam hal ini adalah Jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan khususnya yaitu, apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti atau manakala uang pengganti yang dibayar oleh terdakwa belum memenuhi persyaratan dari besarnya pembayaran uang pengganti yang seharusnya ia setorkan sesuai dengan putusan pengadilan, kemudian dalam hal terdakwa sudah tidak memiliki harta benda atau kekayaan yang mencukupi untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan atau perekonomian yang diderita Negara/Daerah, demikian pula halnya ketika terdakwa meninggal dunia sebelum disetorkannya uang pengganti tersebut. Berkaitan dengan hal di atas, Kejaksaan dalam hal ini Jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan jelas mengalami kendala dalam melaksanakan eksekusi terhadap pembayaran uang pengganti. Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Pembayaran Uang Penggant