ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KEMILITERAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI

Desersi sangat marak terjadi kepada anggota Tentara Nasional Indonesia, hal ini terjadi karena seorang anggota Tentara Nasional Indonesia tidak mentaati hak dan kewajiban sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, dan pergi meninggalkan dinas dari kemiliteran. Tanpa ijin komandan, identifikasi masalah ini adalah 1.bagaimana aspek hukum pidana dalam kemiliteran terhadap tindak pidana desersi? 2.apakah faktor-faktor yang menyebabkan oknum anggota militer melakukan tindak pidana desersi? 3.bagaimana upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana desersi yang dilakukan oleh oknum angota militer? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu spesifikasi penelitian deskriptif analitis yakni dengan cara menganalisis hubungan hukum positif dengan teori hukum serta pelaksanaan hukum positif, metode pendekatan yuridis normatif yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan metode yuridis kualitatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan data primer dan sekunder yang berasal dari literatur hukum untuk membahas permasalahan hukum yang diajukan peneliti. Kesimpulan dalam penulisan ini, 1.Aspek hukum pidana dalam oknum anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi yakni termasuk kedalam tindak pidana militer murni yang melanggar Pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), 2.Penyebab tindak pidana desersi karena adanya faktor kurangnya pembinaan mental (bintal),faktor tingkat kedisiplinannya rendah, faktor ekonomi, serta faktor lingkungan, 3.Dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana desersi, seperti hal nya anggota TNI melakukan pembinaan dalam mental dan tingkat kedisiplinan yang lebih tinggi. Satuan TNI selalu memberikan arahan dan semangat dari Komando kesatuan atau disebut dengan (santi aji), dimana Komando TNI selalu memberikan arahan kepada prajurit-prajurit anggota TNI agar mengatasi tugas dan tanggungjawab sebagai anggota TNI. Kata Kunci: Hukum Pidana Militer, Tindak Pidana Desers