TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM SISTEM E-COMMERCE SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Transaksi perdagangan yang dilakukan melalui sistem e-commerce berisiko menyebabkan tindakan wanprestasi yang sulit dijangkau oleh aturan-aturan hukum yang berlaku dan transaksi tidak mempertemukan para pihak yang bertransaksi, serta tidak adanya kesempatan bagi konsumen melihat secara langsung barang yang dipesan berpotensi menimbulkan permasalahan yang merugikan konsumen. Transaksi perdagangan yang dilakukan melalui sistem e-commerce berisiko menyebabkan tindakan wanprestasi yang sulit dijangkau oleh aturan-aturan hukum yang berlaku. Permasalahan transaksi elektronik melalui sistem e-commerce tidak mempertemukan para pihak yang bertransaksi, serta tidak adanya kesempatan bagi konsumen melihat secara langsung barang yang dipesan berpotensi menimbulkan permasalahan yang merugikan konsumen, di antaranya ketidaksesuaian jenis dan kualitas barang yang dijanjikan, ketidaktepatan waktu pengiriman barang, ketidakamanan transaksi mulai dari pembayaran menggunakan kartu kredit milik orang lain (pembajakan), akses ilegal ke sistem informasi perusakan website sampai dengan pencurian data. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang bersifat kualitatif yang telah dikumpulkan, kemudian dikelompokkan dan dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian disertasi ini adalah pemanfaatan sistem e-commerce dalam transaksi elektronik mempunyai peranan penting dalam meningkatkan perdagangan dan perekonomian nasional. Keberadaan UU Perdagangan dan PP PMSE sangat penting melihat potensi dan pertumbuhan perdagangan melalui sistem e-commerce di Indonesia. Penanggulangan kerugian para pihak pada transaksi elektronik dalam sistem e-commerce melalui kontrak elektronik berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, karena persetujuan atas transaksi elektronik dalam merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Pelaku usaha dalam e-commerce juga harus bertanggung jawab dengan memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh pihak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan. Pembentukan kebijakan transaksi elektronik merujuk kepada tujuan hukum untuk menciptakan adanya keseimbangan kepentingan baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik berupa kepastian dan perlindungan hukum yang tertuang PP No. 80 Tahun 2019, telah memberikan kepastian hukum atas kegiatan transaksi elektronik dalam sistem e-commerce di Indonesia yang berorientasi pada perlindungan konsumen, namun demikian masih terdapat beberapa ketentuan yang perlu dijabarkan dalam petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) oleh Pemerintah sebagai implementasi dari PP No. 80 Tahun 2019 berupa Peraturan Menteri Perdagangan untuk menjabarkan cakupan teknis dalam transaksi elektronik terkait dengan pelaku usaha, domain, perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi. Kata Kunci : Transaksi Elektronik, Sistem E-Commerce, Pengembangan Perkonomian