PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ADAT DAYAK MERATUS AKIBAT BEROPERASINYA PERTAMBANGAN BATU BARA YANG TIDAK BERIZIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

iv ABSTRAK Negara ini memiliki sumber daya alam yang berlimpah setidaknya mendorong munculnya beragam kegiatan atau usaha industrialisasi khususnya di sektor pertambangan yang notabenenya bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian nasional. Polemik yang saat ini banyak menguar di tengah masyarakat berkaitan dengan industri pertambangan adalah mengenai dampak dan kerusakan lingkungan pascapenambangan serta pemanfaatan langsung hasil dari kegiatan pertambangan tersebut bagi negara ini. Permasalahan yang timbul antara lain: Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat adat dayak Meratus terhadap beroperasinya pertambangan batu bara yang tidak mendapatkan izin kelayakan lingkungan hidup dihubungkan dengan Undang – Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Bagaimana akibat hukum bagi perusahaan pertambangan batu bara PT. Mantimin Coal Mining yang tidak mendapat izin kelayakan lingkungan hidup dihubungkan denganUndang – Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Bagaimana upaya penyelesaian bagi masyarakat adat dayak Meratus terhadap beroperasinya pertambangan batu bara yang tidak mendapat izin kelayakan lingkungan hidup Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah spesifikasi dimana penelitisuatu peristiwa yang dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang disebut Deskriptif Analitis, dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Dengan tahap-tahap penelitian yang meliputi penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen (dokumen research). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Pemerintah Kalimantan Selatan menerapkan prinsip-prinsip lingkungan hidup yang sesuai dengan Pasal 36 Ayat (1) Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan bahwa “Izin usaha pertambangan terdiri atas dua tahap”. Izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Manitmin Coal Mining dapat di batalkan oleh gubernur Kalimantan Selatan karena tidak Izin usaha pertambangan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. WALHI telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap PT. Mantimin Coal Mining karena perizinan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku bahkan sampai mengajukan banding. Upaya yang telah pemerintah pusat (Kementerian lingkungan hidup) dan pemerintah daerah lakukan yakni, tidak mengeluarkan izin lingkungan/analisis dampak lingkungan, yang berdampak PT. Mantimin Coal Mining (MCM) tidak bisa langsung melakukan kegiatan eksploitasi. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perizinan usaha pertambangan, Lingkungan Hidu