PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN PP NO. 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN DALAM UPAYA TRANSPARANSI AKUNTABILITAS

iii ABSTRAK Dana Desa merupakan salah satu sumber penerimaan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Potensi penyalahgunaan dalam penggunaan dana desa sering terjadi di Indonesia, sehingga Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Dana Desa harus diperketat. Menurut penulis merasa perlu dilakukannya suatu penelitian hukum dengan judul “Pengawasan Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD Dalam Upaya Transparansi Akuntabilitas” adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini, antara lain: Bagaimana pengaturan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa dalam upaya mewujukan prinsip tranparansi dan akuntabilitas keuangan Desa, Bagaimana prosedur pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa dan bagaimana penyelesaiannya. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang melihat permasalahan yang diteliti dengan menitikberatkan pada data sekunder sebagai bahan penelitian pokok dan data primer sebagai penunjang. Kemudian penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dan teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui studi kepustakaan dan lapangan. Metode analisis yang dipergunakan adalah yuridis kualitatif yang bertitik tolak dari teori, konsep maupun peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif untuk kemudian dianalisis secara kualitatif, tanpa menggunakan rumus dan angka. Penggunaan Dana Desa diperuntukan khusus untuk membiayai program prioritas pembangunan Desa, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi kreatif di wilayah Desa. Berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa oleh Pemerintah Desa harus dilakukan pengawasan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), transpasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada praktik pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa, tidak sesuai dengan peruntukan yang telah direncanakan dalam Prioritas Pembangunan Desa, hal ini disebabkan karena kurangnya partisipasi Aparatur Pemerintahan yang berwenang dan peranserta masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian Penggunaan Dana Desa. Sebagai Bentuk penyelesaiaan masalah atas kendala dalam pengawasan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa tersebut, diperlukan adanya sistem pengendalian internal atas kegiatan pengelolaan keungan desa, yang berpedoman kepada sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), dimana fungsi pengawasan tersebut dijadikan tolak ukur pengujian atas efektifitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektifitas Kata kunci : Pengawasan, Dana Desa, Transfaransi dan Akuntabilita