ANALISIS MENGENAI SISTEM REMUNERASI DI PERGURUAN TINGGI NEGERI BERUBAH STATUS MENJADI BADAN LAYANAN UMUM DIKAITKAN DENGAN KEPMENKEU NO.993 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN REMUNERASI

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025 dan Peraturan Menteri PAN Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, kebijakan remunerasi diperuntukan bagi seluruh Pegawai negeri di seluruh lembaga pemerintahan. BerdasarkanSurat Kementerian Keuangan Nomor SR-414/MK.02/2013 tanggal 30 Juli 2013 perihal permohonan persetujuan pemberian tunjangan kinerja bagi 28 Kementerian/Lembaga, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang berhak menerima remunerasi. Perguruan tinggi sebagai instansi yang berada dibawah Kemenristekdikti dan jugasebagai Badan Layanan Umum (BLU) dengan status Badan Layanan Umum secara Penuh (BLU secara Penuh) berhak menerima remunerasi, Remunerasi yang diterima bersifat transparan dan single salary (sistem penggajian tunggal), permasalahan yang dibahas adalah Bagaimanakah Implementasi Sistem Remunerasi Di Perguruan Tinggi Negeri Berubah Status Menjadi Badan Layanan Umum dan Kendala apa yang dihadapi Dalam Implementasi Sistem Remunerasi Di Perguruan Tinggi Negeri Berubah Status Menjadi Badan Layanan Umum Dikaitkan Dengan Kepmenkeu No. 993 Tahun 2015 Tentang Penetapan Remunerasi. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum yang menggunakan sumber-sumber data primer, sekunder dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, sejarah hukum, perbandingan hukum, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana hukum yang berhubungan. Selanjutnya dianalisis dengan metode yuridis kualitatif dalam arti bahwa data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan rumus atau data statistik melainkan hanya berupa uraian-uraian yang berisi mengenai adanya kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa Implementasi remunerasi pada tiap PTN cenderung berbeda belum semua PTN menggunakan tahapan yang sesuai dengan penyusunan sistem remunerasi dalam penetapan job value dan job class pegawainya serta kelayakan nilai remunerasi terhadap perguruan tinggi sejenis. Sehingga terdapat perbedaan nilai remunerasi yang cukup signifikan antar level jabatan pada tiap PTN. Belum adanya regulasi pemerintah mengenai standar minimal nilai remunerasi dan kejelasan pendanaan remunerasi bagi PNS PTN, menjadikan PTN memiliki kebebasan dalam menentukan konsep serta nilai dari remunerasi pegawainya sesuai kemampuannya. PTN yang sebelumnya berasal dari PTN BLU memiliki sistem remunerasi yang lebih baik dan detil serta taat azas baik dalam hal penyusunan konsep remunerasi, kesetaraan dengan PTN sejenis, kelayakan, keadilan serta besaran nilai remunerasinya. Kata Kunci : PTN, BLU, Remuneras