PENEGAKAN HUKUM DALAM PERLINTASAN SEBIDANG ANTARA JALAN KERETA API DAN JALAN RAYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO. 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN JO UNDANG – UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN JALAN RAYA.

Angkutan kereta api merupakan bagian transportasi darat yang ada di Indonesia. Jaringan rel kereta api yang begitu panjang terdapat perlintasan sebidang yaitu pertemuan antara jalan kereta api dan jalan raya, dimana perlintasan sebidang ini menjadi titk rawan kecelakaan, baik di perlintasan yang dijaga maupun yang tidak dijaga. Bagaimanakah penegakan hukum di perlintasan sebidang guna menghindari kecelakaan, apa yang menjadi kendala atau hambatan dalam penegakan hukum di perlintasan sebidang agar tidak terjadinya kecelakaan, serta upaya apa yang harus dilakukan pihak PT.KAI sebagai operator, Pemerintah sebagai Regulator, Kepolisian sebagai penegak hukum, serta masyarakat sebagai pengguna jalan agar tidak terjadi kecelakaan kereta api.. Beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum ini yaitu Faktor Hukumnya, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan. Perlu adanya kesadaran hukum baik dari sisi pelanggar, aparat penegakan hukum maupun dari sisi pemerintah serta pula di tingkatkannya kerja sama antar jaringan lembaga penegak hukum dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas di perlintasan sebidang. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perlintasan Sebidan