TINDAKAN REPRESIF PIHAK KEPOLISIAN DALAM DEMONSTRASI DIWILAYAH BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM JO UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Menyatakan ide, gagasan, atau pendapat merupakan hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap individu yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kepolisian Negara Indonesia yang bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan sebagaimana dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik, maka hal tersebut sebagai pertimbangan diberlakukannya suatu Perkap yang berkaitan dengan menyatakan pendapat dimuka umum. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk tindakan Represif pihak kepolisian terhadap pihak demonstrasi, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pihak demonstrasi dalam kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, dan bagaimana pihak kepolisian dalam menyikapi tindakan represif yang mengandung unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia. Metode penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan data dan meneliti bahan pustaka. Tahap penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan primer, sekunder, dan tersier serta penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dengan menyusun secara sistematis dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk tindakan represif yang dilakukan pihak kepolisian telah sesuai berdasarkan Perkap No. 16 Tahun 2006 dan perkap No. 2 Tahun 2019. Perlindungan bagi pelaku demonstrasi atau massa telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Serta kepolisian dalam menyikapai adanyan tindakan Represif yang mengandung unsur pelanggaran HAM, yaitu diterapkannya sanksi disiplin dan apabila diduga melakukan tindak pidana maka diberlakukan hukum acara pidana. Sebagaimana berdasarkan Pasal Kepolisian Pasal 12 ayat 1 PP No. 2 Tahun 2003 yaitu Penjatuhan Hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana. Kata Kunci: Kemerdekaan menyampaikan pendapat, Tindakan Represif Kepolisian