PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TATA RUANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG PENATAAN RUANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

Tata ruang, dengan penekanan pada “tata” adalah pengaturan susunan ruangan suatu wilayah/daerah (kawasan) sehingga terciptanya persyaratan yang bermanfaat secara ekonomi, sosial, budaya dan politik, serta menguntungkan bagi perkembangan masyarakat wilayah tersebut. Perencanaan tata ruang diselenggarakan untuk memenuhi tujuan-tujuan sektoral yang bersifat parsial. Ini menyebabkan kekacauan yang luar biasa dalam penataan ruang di suatu daerah. Penataan Ruang yang ideal diselenggarakan tidak dengan pendekatan sektoral namun yang bersifat komprehensif dan holistik dengan mempertimbangkan keserasian antara berbagai sumber daya sebagai unsur utama pembentuk ruang. Proses penegakan hukum atas pelanggaran penataan ruang merupakan item yang sangat penting dalam revitalisasi peta rencana tata ruang. Salah satu yang seringkali ditemukan dalam proses pelaksanaan rencana tata ruang adalah dalam proses penegakan hukumnya, banyak sekali pelanggaran – pelanggaran terhadap suatu penataan ruang yang dibiarkan begitu saja. Akibatnya tidak adanya sanksi yang diberikan terhadap pelaku yang melanggar Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam penelitian ini mempertanyakan mengapa hingga saat ini penegakan hukum tata ruang terhadap pelaku tindak pidana tata ruang masih belum efektif dan faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana tata ruang di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif, penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Spesifikasi penulisan yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Metode dan teknik pengumpulan data dalam Penulisan ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik yuridis normatif. Hasil penelitian terhadap efektivitas pengenaan sanksi dalam penataan ruang di Indonesia dapat dikatakan tidak efektif karena adanya kekaburan norma, dilihat dari tidak jelasnya kepada siapa saja yang dapat dikenakan sanksi, dan bagaimana urutan dalam pengenan sanksi tersebut. Penerapan sanksi yang digunakan cenderung sangat ringan sehingga tidak menciptakan efek jera bagi para pelanggarnya. Sehingga dampak tidak langsungnya adalah perhatian masyarakat terhadap tata ruang wilayahnya menjadi rendah dan akibatnya pelanggaran terhadap tata ruang pun sering terjadi. Masalah perkotaan timbul akibat perencanaan tata ruang kota yang tidak jelas, serta inkonsistensi pembuat kebijakan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Jika dari manusianya sendiri saja kurang kesadaran akan pentingnya perencanaa tata ruang kota.Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi penegakan hukum pidana pada pelanggaran terhadap rencana tata ruang dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruangyang disusun berdasarkan peringkat faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat atau kebudayaan, dan faktor kelembagaan. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Faktor-Faktor Penegakan Hukum, Penataan Ruan