BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN KODE ETIK

Pembentukan Badan Kehormatan adalah efek dari gagasan Reformasi Etik, Rezim Etik dan kode etik dan kode perilaku yang bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh setiap anggota DPRD baik dalam masa melakukan dinas maupun diluar dinas, sehingga penindakan pemeriksaan pelanggaran terhadap kode etik harus dilakukan agar tetap terjaganya citra, harkat, martabat, kehormatan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. Pada praktiknya Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penegakan Kode Etik masih banyak mengalami kendala, mulai dari kendala pengaturan atau regulasi hingga kendala yang bersifat politis yang mengakibatkan terhambatnya Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan penegakan kode etik, terlebih dengan adanya penyelesaian kasus lain yang menjadikan Badan Kehormatan tidak melakukan penyelidikan terhadap kasus pelanggaran etika yang dalam peraturan perundang-undangan berbeda prosesnya dengan penyelesaian hukum lain Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dengan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis yakni dengan cara menganalisis hubungan hukum positif dengan teori hukum serta pelaksanaan hukum positif tersebut melalui pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang dihubungkan dengan data Primer dan Sekunder yang berasal dari literatur hukum untuk membahas permasalahan hukum yang diajukan peneliti. Keefektifitasan Badan Kehormatan dalam penegakan kode etik tidak dapat diukur dengan seberapa sering badan kehormatan menindak suatu pelanggaran kode etik, namun juga harus memerhatikan cara Badan Kehormatan melakukan komunikasi persuasif terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggar kode etik yang merupakan cara yang dianggap dapat menjaga citra, harkat, martabat dan kehormatan DPRD provinsi Jawa Barat. Tidak jelasnya penyelesaian kasus etika karena telah selesainya penyelesaian kasus lain dikarenakan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara jelas menyatakan bahwa penyelesaian kasus lain tidak dapat mengesampingkan penyelesaian kasus etika, sehingga badan kehormatan tetap dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya. Selanjutnya solusi yang hendaknya dilakukan oleh pemerintah adalah membentuk Undang-undang tentang etika berbangsa dan bernegara, merubah Peraturan DPRD nomor 2 tahun 2017 tentang tata beracara Badan Kehormatan dan merubah mekanisme pelaporan dan pengaduan pelanggaran etika. Kata Kunci: Badan Kehormatan, Penegakan Kode Etik, DPRD Provinsi Jawa Bara