PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG OBJEK HAK TANGGUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH JUNTO UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Kekuatan kepemilikan objek hak tanggungan yang diperoleh melalui proses lelang telah diatur sedemikian rupa, tetap saja berdasarkan praktek peradilan yang terjadi, terdapat banyak gugatan yang dilakukan untuk membatalkan proses lelang, yang sudah barang tentu bertujuan pula untuk membatalkan proses kepemilikan yang diperoleh pemenang lelang, sehingga hal tersebut akan menjadikan tidak adanya kepastian hukum bagi pemenang lelang dalam memliki objek hak tanggungan. Identifikasi masalah yang dilakukan adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemenang lelang objek hak tanggungan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah junto Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan serta bagaimanakah pertanggungjawaban pemegang Hak Tanggungan terhadap pemenang lelang apabila terdapat Putusan Pengadilan yang membatalkan proses lelang Metode penelitian yang peneliti lakukan adalah Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Teknik Pengumpulan Data adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang hasil penelitian, jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan secara Yuridis Kualitatif, yaitu analisis yang dipakai tanpa menggunakan rumus statiska. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yaitu eksekusi pengosongan yang dibantu oleh pengadilan. Perlindungan hukum secara preventif telah dilakukan dengan adanya akta risalah lelang. perlindungan hukum secara represif dengan cara meminta bantuan kepada pengadilan untuk eksekusi paksa terhadap debitur yang tidak bersedia mengosongkan obyek lelang secara sukarela. Pertanggungjawaban pemegang hak tanggungan terhadap pemenang lelang apabila terdapat putusan pengadilan yang membatalkan proses lelang pada dasarnya mengenai pembatalan lelang pada dasarnya lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan penjual atau berdasarkan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan. Apabila ada pembatalan maka pengembalian objek lelang dengan permintaan ganti rugi dapat dilakukan. Hambatan adalah Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah tidak dapat berjalan efektif, titel eksekutorial dalam sertifikat hak tanggungan tidak berjalan dengan efektif, janji pengosongan obyek hak tanggungan tidak berjalan dengan efektif, sedangkan solusi yang dapat dilakukan adalah pihak bank dan pemerintah memanfaatkan ketentuan yang dibuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Lelang, Hak Tanggunga