PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAUM DISABILITAS SEBAGAI KORBAN DAN PELAKU TINDAK PIDANA BERDASARKAN PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN

Perempuan penyandang disabilitas sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual khususnya pemerkosaan. Akses layanan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas hingga kini masih sangat terbatas bahkan ada yang tidak mendapatkan perlindungan hukum sama sekali. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti stigma negatif, dianggap tidak cakap hukum, diragukan kesaksiannya di pengadilan. Disahkannya Undang – Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas merupakan harapan baru agar hak-hak mereka dapat dipenuhi.Namun begitu karena kompleksitas masalah disabilitas diperlukan harmonisasi hukum agar jaminan perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual dapat dipenuhi. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap kaum disabilitas sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dalam mewujudkan kepastian hukum, 2) apa saja faktor penyebab terjadinya pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas,3)bagaimana upaya penanggulangan pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dilakukan dengan cara yuridis normatif. Hasil penelitian dilapangan adalah perlindungan hukum terhadap disabilitas korban tindak pidana pemerkosaan dapat mencakup perolehan hak disabilitas selama berhadapan dengan hukum mulai dari pendampingan hingga hak-hak yang harus didapatkan oleh korban atau saksi dan menjadi penting karena hal tersebut menjadi salah satu yang harus diperjuangkan untuk diberikan kepada korban kejahatan, apalagi korban disini adalah seorang disabilitas. Faktor penyebab pelaku melakukan pemerkosaan terhadap perempuan yaitu faktor biologis, faktor psikologis dan faktor sosiologis diantaranya karena adanya perilaku yang menyimpang, rendahnya pendidikan dan ekonomi, lingkungan dan tempat tinggal, kurangnya pemahaman terhadap agama, kurangnya pengawasan dari orang tua dan faktor teknologi.Upaya penanggulangan yaitu melalui: Tindakan preventif dan tindakan refresif. Untuk mencegah terjadinya pemerkosaan pada penyandang disabilitas keluarga harus memberikan perhatian yang lebih dan memperketat pengawasan terhadap perempuan. Selain itu sangat diperlukan peran aparat penegak hukum, agar jika terjadi tindakan pemerkosaan masyarakat harus tanggap dan berusaha mengambil tindakan. Harus dilakukan upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum positif dalam masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan hukum agar korban pemerkosaan pada perempuan tidak bertambah lagi. Harmonisasi hukum adalah upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, keseimbangan di antara norma-norma hukum didalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional. Dalam konteks perlindungan penyandang disabilitas, harmonisasi hukum sangat penting karena isu disabilitas adalah isu lintas sektoral yang terkait dengan banyak aspek seperti pendidikan, ekonomi, politik, hukum dan sebagainya. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemerkosaan, Penyandang Disabilita