Penegakan Hukum Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dalam Prespektif Pengawas Pemilu Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum

Tesis ini membahas tentang penanganan perkara tindak pidana Pemilihan khususnya menyangkut koordinasi antara Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu yang menitik beratkan kepada peran Pengawas Pemilu dalam penanganan perkara tindak pidana Pemilihan. Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif yang ditunjang dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya diolah secara deduktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam penanganan perkara tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu dilakukan dengan mempedomani Peraturan Bersama yang mengatur tentang Mekanisme Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilihan serta Pola Hubungan dan Tata Kerja Penanganan Tindak Pidana Pemilihan sebagai usaha untuk mengefektifkan penanganan perkara tindak pidana Pemilihan. Dalam penanganan perkara tindak pidana Pemilihan Pengawas Pemilu yang mempunyai peran sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu dan sebagai bagian dari Sentra Gakkumdu mempunyai berbagai permasalahan dalam melaksanakan fungsinya. Namun yang dapat digaris bawahi dalam penanganan perkara pidana Pemilihan adalah peran Pengawas Pemilu dalam sistem peradilan pidana terpadu sebagai upaya percepatan penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan dan sebagai usaha rekonstruksi Penegakan Hukum Pidana Pemilihan yang efektif, efisien dan berkepastian hukum. Kata Kunci: Penanganan Perkara Pidana Pemilihan, Koordinasi Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan, Rekonstruksi Penegakan Hukum Pidana Pemiliha