HARMONISASI KEJAKSAAN DAN KPK DALAM PENYIDIKAN TENTANG PENYEMBUNYIAN ASSET TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Hal yang harus disikapi dalam penanganan kasus korupsi di Indonesi ini adalah bukan hanya kejaksaan semata yang memiliki peran dan fungsi pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Namun ada KPK juga yang memiliki peran dan fungsi tersebut. Pada dasarnya hal tersebut apabila terlaksana secara ideal akan menjadikan penegakan hukum tindak pidana korupsi menjadi semakin baik. Namun demikian apabila hal ideal tersebut tidak terjadi maka harmonisasi antara kejaksaan dan KPK bukan hal yang tidak mungkin terjadi mengingat peran dan fungsi yang sama diantara kedua lembaga penegak hukum tersebut. Ketika hal tersebut terjadi bukannya penegakan hukum yang dilakukan, tetapi keadaan saling menjatuhkan demi meningkatkan ego institusilah yang akan terjadi. Identifikasi masalah yang dilakukan adalah bagaimanaperan kejaksaan dan KPK dalam melaksanakan penyidikan terhadap penyembunyian asset tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta agaimana kedudukan hukum jaksa dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana pidana korupsi dihubungkan dengan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Metode penelitian yang peneliti lakukan adalah Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Teknik Pengumpulan Data adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang undangan, rancangan undang-undangn hasil penelitian, jurnal ilmiah. Alat Pengumpulan Data adalah studi Kepustakaan, Penelitian Kepustakaan. Analisis Data adalah yuridis didasarkan pada asas-asas hukum serta norma-norma hukum yang bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif diartikan penelitian yang dilakukan memberikan uraian sistematis yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk uraian. Lokasi Penelitian Perpustakaan Pascasarjana Universitas Pasundang Bandung Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah peran kejaksaan dan KPK dalam melaksanakan penyidikan terhadap penyembunyian asset tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada dasarnya KPK merupakan lembaga ad hoc yang dengan kewenangan luas yang dimilikinya dapat efektif melaksanakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebagai lembaga independen khusus untuk pemberantasan korupsi, Kejaksaan dan KPK secara otomatis menjadi bagian dalam Criminal Justice System di Indonesia. Dalam proses penegakan hukum, kejaksaan dan KPK sebagai aparat penegak hukum idealnya melakukan tindakan secara terintegrasi melalui integrated criminal justice system satu sama lainnya bahkan dengan lembaga penegak hukum lainnya yaitu kepolisian, pengadilan dan lembaga pemasyarakaratan. Integrasi dengan aparat penegak hukum lainnya dilakukan dalam upaya check and balances di antara penegak hukum harus memiliki balanced and equal of power, suatu kewenangan berimbang dan sama di antara penegak hukum. Hal ini untuk menghindari diskriminasi kewenangan lembaga yang justru akan melemahkan penegakan hukum terhadap korupsi. Kedudukan hukum jaksa dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana pidana korupsi dihubungkan dengan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah satu sama lain pada dasarnya saling menguatkan satu sama lainnya karena pada dasarnya kedua lembaga tersebut, yaitu kejaksaan dan KPK merupakan satu lembaga yang bergerak dalam satu bidang yang sama yaitu pemberantasan tindak pidana korupsi Kata Kunci: Penyembunyian Asset, Korupsi, Jaksa dan KP