KONSEP KEPEMILIKAN ATAS TANAH DAN RUANG BAGI BANGSA INDONESIA DITINJAU DARI AJARAN HAK ASASI MANUSIA

Penelitan dimaksud untuk mengkaji secara akademik, apakah konsepsi hak milik atas tanah dan ruang bagi bangsa Indonesia yang ditinjau dari ajaran hak asasi manusia dapat dijadikan dasar pemikiran untuk mengembangkan pengaturan hak milik nasional. Yang menjadi sasaran penetitian ini adalah landasan pemikiran lahirnya konsepsi hak milik atas tanah dan ruang bagi bangsa Indonesia, konsepsi hak milik atas tanah dan ruang bagi bangsa Indonesia sebagai refleksi hak asasi manusia, dan pengembangan konsepsi hak milik atas tanah bagi bangsa Indonesia dalam pengertian privat dan public, termasuk konsep hak penggunaan ruang atas dan bawah tanah dalam mengantisipasi pembangunan perumahan vertikal, di bawah tanah dan di atas perairan. Secara faktual, sampai saat ini perkara peradilan di Indonesia didominasi oleh perkara tanah (hampir mencapai 88 %). Permasalahan tanah yang membumi di Indonesia dipicu pula oleh penegakan hukum tanah (law enforcement) yang lemah. Pada saat ini, gejala (fenomena) yang membumi adalah paradigma menang-kalah yang selalu menuansai penegakan hukum tanah di berbagai jenis peradilan daripada benar dan salah. Sering dalam praktik ditemukan putusan peradilan yang overlaap, ganda, obscuur level, non executieble dan lain sebagainya, yang berakibat terhadap lambatnya/ragunya aparat pelaksana dalam menindaklanjuti proses putusan tersebut, seperti proses pembatalan sertipikat, pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan (parate excecutie) dan lain sebagainya, yang obyeknya tanah dan ruang Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang didukung oleh metode pendekatan filosofis, empirik, historis, dan komparatif, yang menitik beratkan kepada data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan didukung oleh data primer dari hasil penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dan selanjutnya data yang terhimpun dianalisis secara yuridis kualitatif Hasil penelitian selama 4 tahun diharapkan : Pertama. Landasan pemikiran konsepsi hak milik atas tanah dan ruang bagi bangsa Indonesia merupakan manifestasi dari sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diwujudkan dalam konsep kepemilikan privat dan publik, negara pada tatanan tertinggi diberikan kewenangan mengatur, mengurus, dan mengendalikannya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur, material dan spritual. Kedua. Konsep kepemilikan tanah dan ruang bagi bangsa Indonesia adalah hak yang lahir secara alami kodrati, merupakan refleksi dari hak asasi manusia yang memiliki batas atas dan batas bawah yang harus ada dalam harkat dan martabat manusia. Oleh sebab itu, hak milik bangsa merupakan keseimbangan antara hak milik pnivat dengan hak milik publik sebagai suatu siklus permanen, seperti: Hak Milik - Hak Penguasaan Negara - Hak Milik - Hak Penguasaan Negara disebut siklus pergeseran hak bangsa Indonesia. Ketiga. Hak milik privat dan hak milik publik dapat dibebani berbagai macam hak-hak sebagai hak-hak derivatif seperti hak penggunaan ruang atas dan bawah dan hak milik, untuk pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, sehingga masyarakat dan pemerintah merupakan penggerak pembanguan nasional. Dengan demikian hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan hak lainnya tidak hanya berada di atas hak milik publik sebagaimana yang terjadi saat ini, akan tetapi dapat juga berada di atas hak milik privat. Keempat ditemukannya konsep penyelesian sengketa di bidang pertanahan. Untuk menghindari pemaknaan yang berbeda, yang berimplikasi kepada perwujudan hak-hak atas tanah privat dan publik, diharapkan kepada pemerintah untuk membuat undang-undang hak milik nasional. Key Word : Hak Milik, Hukum Pertanahan, Hak Asasi Manusia, Penyelesaian Sengket