Kajian terhadap RUU tentang MPR dalam tulisan ini dibagi atas 2 hal, pertama melihat eksistensi lembaga Negara MPR, karena hal ini yang menjadi akar masalah yang dihadapi oleh MPR. Kedua, tentang materi muatan RUU tentang MPR . Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur “Majelis Permusyawaratan rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Kelembagaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Kedudukan MPR tidak lagi merupakan lembaga tertinggi negara, karena bukan lagi bertindak sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat sebagai konsekuensi perubahan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945
PendahuluanDalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terjadi pergula...
Buku ini isinya dapat dikatalan sangat berbeda bila dibandingkan dengan cetakan kedua, karena materi...
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan implem...
Sebelum dilakukannya amandemen terhadap UUD NRI 1945, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi neg...
Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Sebelum Perubahan dan Penjelasannya, kekuasaan Negara yang ter...
Perubahan UUD 1945 yang dilakukan dalam sidang-sidang MPR 1999-2000 telah merombak sistem ketatanega...
MPR pra amandemen UUD 1945 telah menjelma sebagai lembaga yang omniputent, karena kekuasaannya yang ...
Setelah perubahan UUD NRI 1945 maka mengenai kedudukan MPR berubah, kedaulatan rakyat tidak lagi di ...
Tesis ini berjudul kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam mengubah dan menetapkan UUD...
Majelis Permusyawartan Rakyat(MPR) adalah lembaga perrmusyawaratan rakyat sebagaimana yang disebut ...
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) sebagai lembaga negara di Indonesia dengan tugas dan wewenan...
Buku ini adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diterbitkan Sekretari...
Sistem parlemen di Indonesia, setelah adanya perubahan UUD 1945 konsep kedaulatan rakyat telah menga...
Penelitian ini berjudul Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Mengubah Dan Menetapkan Unda...
Setelah terjadi era reformasi UUD 1945 yang dulunya disakralkan dan ternyata mengandung banyak kelem...
PendahuluanDalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terjadi pergula...
Buku ini isinya dapat dikatalan sangat berbeda bila dibandingkan dengan cetakan kedua, karena materi...
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan implem...
Sebelum dilakukannya amandemen terhadap UUD NRI 1945, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi neg...
Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Sebelum Perubahan dan Penjelasannya, kekuasaan Negara yang ter...
Perubahan UUD 1945 yang dilakukan dalam sidang-sidang MPR 1999-2000 telah merombak sistem ketatanega...
MPR pra amandemen UUD 1945 telah menjelma sebagai lembaga yang omniputent, karena kekuasaannya yang ...
Setelah perubahan UUD NRI 1945 maka mengenai kedudukan MPR berubah, kedaulatan rakyat tidak lagi di ...
Tesis ini berjudul kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam mengubah dan menetapkan UUD...
Majelis Permusyawartan Rakyat(MPR) adalah lembaga perrmusyawaratan rakyat sebagaimana yang disebut ...
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) sebagai lembaga negara di Indonesia dengan tugas dan wewenan...
Buku ini adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diterbitkan Sekretari...
Sistem parlemen di Indonesia, setelah adanya perubahan UUD 1945 konsep kedaulatan rakyat telah menga...
Penelitian ini berjudul Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Mengubah Dan Menetapkan Unda...
Setelah terjadi era reformasi UUD 1945 yang dulunya disakralkan dan ternyata mengandung banyak kelem...
PendahuluanDalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terjadi pergula...
Buku ini isinya dapat dikatalan sangat berbeda bila dibandingkan dengan cetakan kedua, karena materi...
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan implem...