KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Pembangunan sumber daya manusia merupakan sasaran utama tujuan pembangunan, karena secara implisit manusia adalah subjek dan sekaligus objek pembangunan.1 Sejak manusia pertama (Adam dan Hawa), fitrah manusia untuk memperoleh keturunan selalu diatur oleh hukum untuk mewujudkan keturunan yang sah. Secara historis, perspektif ketentuan-ketentuan hukum perkawinan tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum agama, hukum adat, maupun hukum perundang-undangan. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai harkat dan martabat yang lebih tinggi (sempurna) dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Oleh sebab itu diantara fitrah yang dimiliki oleh manusia sejak lahir adalah hidup dalam lingkungan sosial dan berintegrasi dengan kelompok sosial lainnya dalam masyarakat. Salah satu bentuk kebutuhan hidup manusia adalah kebutuhan biologis dalam pergaulan suami isteri, sekaligus bertujuan untuk memenuhi harapan agar memperoleh keturunan yang sehat jasmani dan rohani.