PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEMAMPUAN PROFESIONAL DAN LATIHAN JABATAN TERHADAP KUALITAS KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH

Di era otonomi daerah, semakin diperlukan upaya meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah yang tinggi agar mampu berkineija tinggi dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya. Masalah kualitas Kineija aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik merupakan isu-isu sentral yang berkembang secara aktual yang harus disinergikan dengan Kebijakan Pengembangan Kemampuan Profesional. Masalah penelitian ini adalah Seberapa besar pengaruh kebijakan, Latar Belakang Pendidikan, Diklat Penjenjangan Struktural, dan Diklat Teknis Fungsional terhadap Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Tujuan penelitian ini adalah mempelajari, mengkaji dan menganalisis tentang pengaruh antara kebijakan pengembangan kemampuan profesional, latar belakang pendidikan aparatur pemerintah daerah, dan peningkatan kualitas kinerja aparatur pemerintah daerah.Landasan teoritik penelitian teori-teori kebijakan dari William N. Dunn , Teori Pengembangan Kemampuan Profesional dari Supriatna, teori Kinerja menggunakan konsep Mangkunegara yang dilengkapi oleh teori-teori profesionalisme yang lain. Untuk mencapai tujuan penelitian digunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan korelasional dan teknik analisis induktif yang dilengkapi analisis deskriptif. Metode statistik yang digunakan adalah statistik regresi, korelasi produet moment, korelasi parsial, dan Path analysis. Pengumpulan data dilakukan dengan kombinasi penyebaran kuesioner, wawancara, observasi dan studi kepustakaan.Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa Diklat Teknis Fungsional merupakan variabel yang paling besar dalam mempengaruhi Kualitas Kinerja aparatur yaitu sebesar 27,270%, Kebijakan 11,813%, Diklat Penjenjangan Struktural 6,9% dan terakhir Latar Belakang Pendidikan sebesar 5,8%. Jumlah pengaruh keseluruhan terhadap Kualitas Kinerja aparatur adalah sebesar 51,782%Secara umum dapat disimpulkan, bahwa kebijakan, latar belakang pendidikan, dan pelatihan jabatan melalui Diklat Penjenjangan Struktural dan Teknis Fungsional belum dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga belum dapat memberikan pengaruh yang optimal terhadap kualitas Kinerja aparatur pemerintah daerah. Pemerintah Kota Tasikmalaya akan segera melakukan perbaikan, agar kualitas kinerja aparatur pemerintah daerahnya meningkat