PENGEMBANGAN GERAKAN KOPERASI PEDESAAN : Menguak Dimensi Pendidikan Dalam Gerakan Koperasi

Ide dan paham koperasi Indonesia muncul bersama perjuangan kemerdekaan. Oleh karena itu dalam penyusunan UUD 1945 demokrasi ekonomi yang dicita-citakan oleh gerakan koperasi dicantumkan dalam salah satu pasalnya, yaitu pasal 33, sehingga gerakan koperasi memperoleh keabsahan konstitusional.Secara makro gerakan koperasi Indonesia saat ini mengalami gejala ambivalensi. Semua pihak menyadari amanat konstitusi untuk membangun koperasi. Akan tetapi banyak pihak memandangnya sebagai bangun perusahaan yang tidak realistik karena mencampurbaurkan kepentingan ekonomi dengan karitas, dan tidak rasional karena tidak berorientasi laba. Peranannya sebagai sokoguru perekonomian nasional pun mereka ragukan. Tampaknya telah terjadi distorsi dan inovasi kognitif mengenai paham koperasi itu.Sesungguhnya watak sosial koperasi adalah karena lebih mengutamakan kesejahteraan orang banyak, bukannya kesejahteraan orang-seorang. Koperasi tidak mengutamakan laba, melainkan manfaat sosial-ekonomi bagi keseluruhan anggotanya sesuai dengan acuan moral ekonominya, yaitu kerja sama, nilai kegunaan (need) dan hajat hidup orang banyak. Fungsinya sebagai sokoguru ialah sebagai pendukung utama secara substantif keseluruhan bangun perekonomian.Secara mikro gerakan koperasi pedesaan menghadap