HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN TANAH: Studi Konsep Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Berbasis Keadilan Sosial dalam Pembangunan Bandara Internasional di Daerah Istimewa Yogyakarta

Permasalahan dalam penelitian ini adalah terhambatnya proses pembangunan Bandara Internasional di Daerah Istimewa Yogyakarta disebabkan adanya penolakan dari masyarakat terdampak lantaran sebagian tanah yang menjadi lokasi pembangunan merupakan milik masyarakat. Adapun penyebab masyarakat melakukan penolakan di samping faktor kehilangan mata pencaharian atau lapangan pekerjaan juga disebabkan oleh ganti kerugian yang kurang layak. Jika sengketa pengadaan tanah tidak dapat perhatian yang serius dan tidak dicarikan konsep penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa, maka dikhawatirkan akan terakumulasi dalam bentuk kekerasan pada kasus yang sama dimasa mendatang. Penelitian ini bermaksud mengeksplanasikan terjadinya sengketa pengadaan tanah dalam pembangunan Bandara Internasional di Daerah Istimewa Yogyakarta dan upaya penyelesaiannya. Di samping itu, peneliti bermaksud merumuskan konsep penyelesaian sengketa pengadaan tanah berbasis keadilan sosial. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, sedangkan analisis data menggunakan metode diskriptif analisis. Hasil penelitian menyimpulkan: (1) faktor yang dominan dalam memengaruhi terjadinya sengketa pengadaan tanah dalam pembangunan Bandara Internasional di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu faktor kekhawatiran warga terdampak akan kehilangan mata pencaharian atau lapangan pekerjaan dan penetapan ganti kerugian yang kurang sesuai, (2) penyelesaian sengketa yang telah dilakukan yaitu melalui negosiasi, mediasi dan konsinyasi, ya n g hasilnya kurang adanya kesepakatan karena masih terdapat 37 keluarga yang belum mengambil ganti kerugian, dan (3) konsep penyelesaian sengketa pengadaan tanah berbasis keadilan sosial yaitu penyelesaian sengketa yang memperhatikan hak- hak masyarakat, baik politik, ekonomi m a u p u n sosial. Pemberian ganti kerugian kepada yang berhak sifatnya lebih mengedepankan kesejahteraan masyarakat, seperti pemberian kompensasi yang layak dan hak mendapatkan pekerjaan bagi warga yang terdampak. Hukum yang mengatur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang sifatnya mengandung unsur keseimbangan antara kepentingan pembangunan dengan kepentingan masyarakat terkait pengadaan tanah dan memperhatikan hak-hak masyarakat sehingga tidak menjadi kewenangan- kewenangan pemerintah dalam pembangunan. Agar mampu memberikan rasa keadilan yang hakiki, maka dalam penyelesaian sengketa diperlukan keadilan yang berdasarkan nilai-nilai agama yang bersumber d a r i Alquran yang penuh makna dan nilai Ilahiyah yang menjiwai dalam suatu putusan sengket