Analisis terhadap Permasalahan Tanah Terlantar dibeberapa daerah di Jawa Timur.

Salah satu permasalahan pertanahan yang perlu mendapat perhatian adalah masih terdapatnya bidang-bidang tanah yang keadaannya terlantar. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 sebagai pelaksanaan dari Pasal 6 UUPA yang menyatakan “Semua hak atas tanah berfungsi sosial”, sehingga setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah wajib menggunakan tanahnya dengan memelihara tanah, menambah kesuburannya, mencegah terjadinya kerusakan sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Jika tidak ditangani secara serius masalah tanah terlantar, maka pada gilirannya dapat mengganggu jalannya pembangunan, mengingat persediaan tanah yang semakin meningkat. sangat sempit segingga lahan/tanah yang di butuhkan untuk pengembangan RTH memerlukan dana yang besar karena harus melalui pembebasan/pelepasan hak. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan menggunakan data sekunder dan data primer dan analisis datanya secara kualitatif sebagai penutup dari penelitian, berdasarkan kenyataan di lapangan ternyata belum sepenuhnya PP No. 38 Tahun1998 tersebut di laksanakan dengan sepenuhnya oleh karenanya di sarankan agar semua ketentuan dalam PP No 38 Tahun 1998 dan Pasal 6 UUPA dapat sesegera mungkin di terapkan dengan konsekwen dan sanksi hokum yang tegas bagi yang melanggar peraturan dan ketentuan tanah terlanta