Keotentikan dan kekuatan pembuktian perjanjian elektronik financial technology lending (Fintech)

Pada akhir tahun 2016 lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan aturan mengenai peer-to-peer lending oleh layanan keuangan berbasis teknologi atau fintech. Aturan ini tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri fintech peer-to-peer lending sebagai alternatif sumber pembiayaan baru bagi masyarakat. Khususnya bagi masyarakat yang belum dilayani maksimal oleh industri keuangan konvensional, seperti perbankan, pasar modal, perusahaan pembiayaan, dan modal ventura. Peraturan tersebut mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan peer to peer lending (P2P lending). Penyelenggara fintech Peer to Peer Lending sebagaimana diatur dalam POJK 77 Tahun 2016 adalah penyelenggara layanan jasa keuangan yang membantu mempertemukan lender dan borrower. Fintech merupakan bagian dari e-commerce karena berbasis portal web, sehingga hubungan hukum antara lender dan borrower diikat dengan perjanjian elektronik. Namun dalam praktek timbul permasalahan, apakah perjanjian elektronik merupakan akta otentik dan dianggap sah sebagai perjanjian? Bagaimana kekuatan pembuktiannya? Hasil kajian berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), KUHPerdata dan HIR, menunjukkan bahwa perjanjian elektronik dalam bisnis fintech bukan merupakan akta autentik karena tidak dilakukan dihadapan pejabat umum atau notaris, namun sah sebagai perjanjian selama terpenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian tersebut dianggap sebagai alat bukti dan diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, karena dipersamakan dengan surat tertulis, namun selama keamanan atas privasi perjanjian tersebut terjaga