Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

Dibawah bimbingan Dr. Chuzaimah Batubara, MA selaku pembimbing I dan Nur Ahmadi Bi Rahmani, M. Si selaku pembimbing II.Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara, tanpa adanya pajak sebagian kegiatan pemerintah akan terhambat pelaksanaannya. Salah satu pajak yang diterapkan pemerintah adalah pajak penghasilan pasal 23.Yaitu pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan, pemotongan, pencatatan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak No. 36 Tahun 2008.Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu membahas masalah dengan cara pengumpulkan, menguraikan, menghitung, dan membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan, pencatatan dan pelaporan PPh pasal 23 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera utara belum sesuai Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Kedepannya apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan pada pengisian daftar potong, sebaiknya pimpinan bagian keuangan pada Dinas Perindustrian dan PerdaganganProvinsi Sumatera utara langsung melakukan koreksi pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Pasal 23 sebelum dilakukan pemeriksaan