Analisis hukum Islam terhadap praktik tambahan pembayaran pada utang piutang emas studi kasus di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Sidoarjo

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik deskriptif analisis. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif yang dimulai dengan mengemukakan secara khusus adanya praktik tambahan pembayaran pada utang piutang emas studi kasus di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo kemudian dianalisis dengan teori hukum Islam, dalil-dalil al-Qur’an dan Hadis tentang qard̩ dan riba. Penelitian ini menghasilkan bahwa praktik tambahan pembayaran pada utang piutang emas, yakni Ibu Nadia sebagai kreditur memberikan pinjaman kepada debitur berupa emas. Debitur datang kepada Ibu Nadia (kreditur) meminta pinjaman berupa uang, namun kreditur memberikan pinjamannya berupa emas yang senilai dengan uang yang dibutuhkan oleh debitur. Tetapi Ibu Nadia memberikan persyaratan bahwa debitur harus membayar jumlah nominal yang sudah disepakati dengan adanya tambahan pembayaran sebesar 30% per gramnya ketika transaksi utang piutang.kemudian untuk jangka waktu pengembaliannya debitur bisa mengajukan waktu pembayaran sesuai yang diinginkan dan mendapat persetujuan dari kreditur. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, praktik tambahan pembayaran pada utang piutang emas studi kasus di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo menurut hukum Islam adalah tidak sah karena mensyaratkan adanya penambahan pembayaran yang dilakukan di awal akad sebesar 30% per gramnya, meskipun seluruh rukun dan syarat telah terpenuhi. Dan dalam transaksi utang piutang yang mendatangkan manfaat sebagaimana di atas termasuk salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur riba. Bagi pihak pemberi utang selalu mematuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam transaksi qard̩ agar tidak menyimpang dari tujuan qard̩ sendiri, yakni tolong menolong. Bagi pihak penerima utang harus memperhatikan prinsip-prinsip yang sudah diatur dan ditetapkan dalam Islam, agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Islam