Pengaruh Mazhab Syafi’i Terhadap Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Abdullah Muhammad Musally. 2008. Pengaruh Mazhab Syafi’i Terhadap Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Skripsi, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah. Pembimbing: (I) Drs. H. M. Fahmi al-Amruzi, M. Hum, (II) Rahmat Sholihin, M.Ag.\ud \ud Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai zakat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini dilakukan salah satunya untuk upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat agar zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian Negara menjadi pengelola zakat. Meskipun dalam penjelasan undang-undang tersebut banyak terdapat penjelasan pasal demi pasal yang mengatakan bahwa pengaturannya diserahkan kepada tuntunan agama. \ud Berdasarkan gambaran di atas, penulis mencoba untuk menelaah bagaimana pengaruh mazhab syafi’i terhadap sistem pengelolaan zakat dalam Undang-Undang tersebut. Hal ini penulis asumsikan umat Islam di Indonesia mayoritas penganut faham fiqih mazhab Syafi’i. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk Mengetahui pengaruh mazhab Syafi’i terhadap konsep pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat baik dari segi pengelola zakat (amil), cara pengumpulan dan pendayagunaan nya.\ud Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research), yaitu dengan mempelajari dan menelaah buku-buku, kitab-kitab dan bahan bacaan yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek kajian untuk kemudian diteliti. Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan survey kepustakaan dan studi literatur. Setelah terkumpul, data yang diperoleh diolah melalui teknik editing, kategorisasi dan deskripsi untuk selanjutnya dilakukan analisis.\ud Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menetapkan organisasi amil zakat yang dikukuhkan oleh pemerintah dengan tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan harta zakat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan agama, sebagaimana juga terdapat dalam mazhab syafi’i yang juga memperbolehkan pengelolaan zakat oleh amil yang diangkat oleh penguasa dengan tugas mengambil, mengumpulkan dan membagi kepada mustahiq. maka kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dilihat dari segi pengelola zakat (amil), cara pengumpulan dan pendayagunaan dapat dikatakan telah terpengaruh oleh mazhab Syafi’i dengan ditemukan adanya kesamaan-kesamaan baik dalam tata cara pengelolaan, pengumpulan, maupun pendayagunaannya