Penerapan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2003 Tentang Pajak Restoran Pada Usaha Warung Makan Di Kecamatan Kandangan (Perspektif Ekonomi Islam)

Raudatul Munawarah. 2011. Penerapan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2003 Tentang Pajak Restoran Pada Usaha Warung Makan Di Kecamatan Kandangan (Perspektif Ekonomi Islam). Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Nadiyah Khalid, MH. (II) Mahmud Yusuf, MSI.\ud Penelitian ini bertolak dari fenomena yang terjadi di beberapa kota besar di Indonesia seperti di Jakarta yang telah melakukan penerapan pajak restoran sebesar 10% pada usaha warung tegal atau yang lebih dikenal dengan warteg. Namun disini menimbulkan polemik dan prokontra yang disusul dengan demonstrasi begitu juga halnya dengan kota Makasar yang telah menerapkannya pada tanggal 1 Januari 2011.\ud Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dalam bidang ekonomi daerah. Karenanya, untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan observasi, wawancara juga dokumenter untuk menganasilis kajian masalah yang diteliti.\ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isi dari peraturan daerah no. 3 tahun 2003 tentang pajak restoran, cara penerapan atau pemberlakuan pajak restoran pada usaha warung makan di Kecamatan Kandangan, apakah menimbulkan polemik juga prokontra seperti yang terjadi di kota Jakarta atau tidak sama sekali serta cara penerapan peraturan daerah tersebut dilihat dari sudut pandang perspektif Ekonomi Islam. \ud Dari hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan temuan bahwa peraturan daerah no.3 tahun 2003 telah diterapkan atau diberlakukan sejak tahun 2005, hingga saat ini sudah mencapai empat puluh usaha warung makan yang didata atau masuk dalam hitungan kena pajak wilayah kecamatan Kandangan. Adapun yang menjadi cara andalan dalam penerapan peraturan daerah no. 3 tahun 2003 ini adalah dengan jalan negosiasi yang lebih memudahkan dalam mendekati para pemilik usaha warung makan. Namun masih ada beberapa kekurangan dalam penerapan ini, yaitu penerapan peraturan daerah tersebut masih berada pada tahap awal. Hal ini berarti masih tingginya kendala dalam penerapan sehingga hasil yang dicapai belum maksimal. Namun apabila dilihat dari sudut pandang perspektif Ekonomi Islam, penerapan peraturan ini sudah mendapatkan hasil yang baik, karena sudah mencakup keseluruhan usaha warung makan yang ada di kecamatan Kandangan dan cara penerapannya sesuai dengan kaidah ekonomi Islam, yaitu tidak adanya pemaksaan melainkan melalui jalan negosiasi atau musyawarah