PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN SERENTAK TAHUN 2019\ud (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013)

Hasna Kamalia. 2015. Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden Serentak Tahun 2019, (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013). Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari`Ah dan Ekonomi Islam, Pembimbing: (I) H. Bahran, S. H, M.H (II) Dra. Hj, Hayatun Na`imah,S.H, M.Hum.\ud Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permohonan uji materi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh Effendy Gazali yang mengajukan Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, \ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terhadap permohonan tentang pelaksanaan pemilihan umum serentak di Indonesia serta implikasi terhadap putusan tersebut terkait dengan sistem Presidential Threshold.\ud Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (Legal Research) dengan meneliti data sekunder. Metode pendekatan yang yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. yang diuraikan secara deskriptif analistis. Teknik pengumpulan bahan hukum Penulis melakukan survey kepustakaan, invertarisasi dan studi literatur yakni melihat langsung, mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, serta sumber lain yang berkaitan dengan penulisan ini. Analisis bahan hukum menggunakan analisis yuridis kualitatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan\ud Hasil Penelitian ini adalah: Pertimbangan hukum para Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 untuk menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilu Presiden setelah atau serentak dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif, harus memperhatikan tiga pertimbangan pokok, yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan Presidensial, original intent dari pembentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pemberlakuan Pemilu serentak pada tahun 2019. Sistem Presidential Threshold menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan tersebut dikembalikan kepada pembentuk undang-undang, menurut penulis sebaiknya sistem Presidential Threshold tetap diberlakukan karena hal ini untuk memperketat proses penyeleksian calon Presiden yang dilakukan partai politik, akan tetapi peraturan pelaksananya harus sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah dan DPR yang mendapat delegasi kewenangan untuk membentuk undang-undang harus menetapkan sistem Presidential Threshold dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat bukan berdasarkan kepentingan partai dan golongan